Browsing Law by Title
Now showing items 248-267 of 2335
-
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-21)Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam ... -
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam ... -
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam perwakafan ... -
Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pada penelitian ini, membahas tentang kedudukan pencipta musik yang ingin melarang musisi lainnya untuk membawakan karya ciptaannya serta peran LMK yang dapat menggantikan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta ... -
Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
(UII, 2016)Indonesia sebagai salah 1 (satu) negara demokrasi secara eksplisit telah mengakui sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Indonesia adalah negara ... -
Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Indonesia sebagai salah 1 (satu) negara demokrasi secara eksplisit telah mengakui sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Indonesia adalah negara ... -
Hak-Hak Penumpang Khusus Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Jasa Moda Transportasi Kereta Api
(UII Yogyakarta, 2016)Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak terhadap penumpang khusus disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: apakah perundang-undangan yang mengatur ... -
HAMBATAN YURIDIS DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MITRA PROTEKSI MANDIRI OLEH AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG JAKARTA PASCA RESTRUKTURISASI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Banyak masyarakat beranggapan bahwa asuransi pada saat ikut asuransi pertama di permudah namun pada saat pembayaran klaim dipersulit atau di perlambat ,presepsi inilah yang harus di rubah oleh perusahaan asuransi jiwa ... -
HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-25)Studi ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, hambatan-hambatan non-tarif apa saja yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor?Apakah hambatan-hambatan normatif yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan ... -
HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA ( Studi Kasus Pupuk Indonesia Holding Company )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-02-06)PT. Pupuk Indonesia Holding Company merupakan BUMN yang melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi. Hal tersebut memberikan peluang yang besar untuk negara masuk atau campur tangan dalam ... -
Hpemenuhan Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan dilindungi dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan dan Segala Tindakan yang membahayakan Fisik dan Mental Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Wirogunan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan ... -
Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Lelang Tanah Kas Desa di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Penelitian ini berjudul HUBUNGAN ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG LELANG TANAH KAS DESA DI DESA SULANG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG. ... -
HUBUNGAN ANTARA KEBERSYUKURAN DAN SUBJECTIVE WELL-BEING PADA PEKERJA PROYEK BANGUNAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-03-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kebersyukuran dan subjective well-being pada pekerja proyek bangunan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara ... -
Hubungan Hukum Antara PT. Go-jek Indonesia dengan Driver Go-jek (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Layanan Go Ride antara PT. Go-jek Indonesia dan Driver Go-jek di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan driver go-jek khususnya go-ride yang berada di wilayah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hubungan hukum antara ... -
Hubungan Hukum antara PT. Go-jek Indonesia dengan Pengemudi Go-jek dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-20)Penelitian yang berjudul “Hubungan Hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengemudi GO-JEK dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK ... -
Hubungan Hukum Antara PT. Go-Jek Indonesia Dengan Pengemudi Go-Jek Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian yang berjudul “Hubungan Hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengemudi GO-JEK dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK ... -
HUBUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PT. PRIMISSIMA DENGAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasma yang ada dalam perusahaan BUMN dengan UMKM. Rumusan masalah dalam studi ini adalah mengetahui hubungan hukum antara keduanya agar berjalan selaras sesuai dengan ... -
Hubungan Hukum Para Pihak dalam Mekanisme Transaksi Branchless Banking dan Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
(UII, 2016)Branchless Banking dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan keuangan di luar cabang Bank konvensional, dengan menggunakan Agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi, ... -
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA JASA GO-SEND PT. GOJEK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dan pertanggungjawaban dalam jasa Go-send PT. Gojek Indonesia. Layanan Go-send milik PT. Gojek Indonesia dinilai dapat mempermudah proses pengangkutan ... -
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK YANG TERDAPAT DALAM LAYANAN VHO (VIRTUAL HOTEL OPERATOR) (STUDI KASUS KASUS OYO SEBAGAI SALAH SATU VIRTUAL HOTEL OPERATOR)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum para pihak pada layanan Virtual Hotel Operator. Layanan Virtual Hotel Operator sendiri dinilai dapat mempermudah konsumen ...