Browsing Law by Title
Now showing items 473-492 of 2426
-
IMPLEMENTATION OF NATIONAL TREATMENT PRINCIPLE IN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJ-EPA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Investment activity between countries has developed rapidly. The flow of Foreign Direct Investment (FDI) reaches a higher level per year. This activity is beneficial for both investors and host countries. Interdependence ... -
The Implementation of Prior Informed Consent in the Rotterdam Convention in Indonesia to Protect the Right to Health (Case Study of Pesticide Import)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-20)Indonesia as a developing country that relies most on its agricultural field for food supply, has become the largest pesticide user in South East Asia. Used as a way to keep off pests from damaging the crop, pesticides ... -
implentasi dana desa kembang kerang kecamatan aikimel kabupaten lombok timur tahun 2016 menurut peraturan mentri desa nomor 21 tahun 2015
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-17)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi dana desa kembang kerang kecamatan aikmel kabupaten lombok timur taun 2016 menurut peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2015 dilaksanakan di desa kembang ... -
THE IMPLICATION OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1267 TOWARDS INTERNATIONAL LAW AND INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2020)The thesis is study about the hierarchy between Resolution 1267 and human rights treaties (Article 12 of International Covenant on Civil and Political Rights and Article 17 of Universal Declaration of Human Rights), ... -
Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kedudukan Sekretaris Desa di Kabupaten Bantul (Studi tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-22)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sekretaris desa di kabupaten bantul berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa kedudukan sekretaris desa sebelum diberlakukannya Undang-undang ... -
Implikasi Hukum Diterbitkannya Sabdatama dan Sabdaraja oleh Sultan Hamengku Buwono X Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(UII, 2016)Salah satu dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Dalam konsep desentralisasi mengenal adanya desentralisasi ... -
Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
Implikasi Hukum Mobil Ambulans dalam Kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Atas Penetapan Merchant Discount Rate dalam Perjanjian Jual Beli yang menggunakan Quick Response Indonesian Standard
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Permasalahan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membebankan balik biaya Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebesar 0,3 ... -
IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-17)Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia karena pemalsuan identitas. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah: (1) Apa yang ... -
Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha Dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-28)Penelitian ini membahas implikasi hukum atas kemudahan pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dan kekuatan pembuktian surat pernyataan pendiriannya dibandingkan dengan akta ... -
Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan Fitur Layanan Tambahan Perusahaan Financial Technology
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-15)Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan hukum fitur layanan tambahan yang dimiliki oleh Perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia dan juga untuk dapat mengetahui implikasi ... -
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN BAWASLU TENTANG LARANGAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg pada pemilu 2019. Oleh sebab itu ... -
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Jenis perkawinan di Indonesia ada 2 yaitu perkawinan secara agama (nikah siri) dan perkawinan yang tercatat secara resmi. Agama Islam melegalkan adanya nikah siri, walaupun pada nikah siri terdapat kekurangan yaitu lemah ... -
Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Notariil Bagi Para Pihak dan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum terhadap pembatalan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) tanah yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan Putusan Nomor 169/K/PDT/2020. Permasalahan yang akan dibahas ... -
IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Rumusan masalah yang ... -
Implikasi Pasal 9 Huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-08)Penelitian ini berjudul Implikasi Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum. Rumusan masalah yang diajukan, yaitu: apakah ... -
Implikasi Pembentukan Undang-Undang dengan Cara Cepat Pada Era Pemerintahan Tahun 2014-2022 Terhadap Prinsip Good Governance
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Legislasi pada pemerintahan tahun 2014 hingga 2022 menjadi sorotan publik dikarenakan beberapa undang-undang pembentukannya dilakukan secara cepat. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kualitas legislasi buruk ... -
Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-27)Pemilihan kepala daerah (atau yang biasa disingkat pilkada) merupakan pesta demokrasi lokal yang dilakukan tiap 5 tahun sekali di masing-masing daerah di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ...