IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia karena pemalsuan identitas. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk; (2) Bagaimana implikasi terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut Hukum Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan studi lapangan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur pokok permasalahan tersebut. Ketentuan hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dimana berarti harus ada kejujuran antara pihak-pihak satu sama lain yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari jika terjadi salah sangka atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penemuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa seorang suami (termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon memalsukan status kawinnya. Dalam hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang dinginkan pelaku tanpa melihat kondisi asli dari si pelaku