Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2881-2900 of 3500
-
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan legalisasi asset berupa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi seluruh golongan masyarakat, terutama golongan ... -
KEDUDUKAN PENJAMIN PERORANGAN SEBAGAI TERMOHON DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian antara debitor dan kreditor yang biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin ... -
KARAKTER FIKSI ‘SI UNYIL’SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Studi ini bertujuan untuk mengetahui ciptaan karakter termasuk objek perlindungan hak cipta dan bentuk perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan masalah ... -
PENARIKAN RETRIBUSI PARIWISATA PANTAI SELATAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-08)Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dibantu oleh Perangkat Daerah. Salah satu diantaranya adalah Dinas Daerah dalam bidang Pariwisata, atau ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI DI DUSUN NOLOGATEN, DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi merupakan satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola dan mengatur segala persoalan ... -
i PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Salah satu hak anak/bayi yang wajib dipenuhi oleh negara adalah hak untuk mendapatkan ... -
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN HAK GUNA USAHA MILIK PT. BSS DENGAN WARGA PERORANGAN DI KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-31)Kasus yang terjadi antara PT Buana Sriwijaya Sejahtera (Penggugat) dengan Balkisah (Tergugat) timbul pada saat Tergugat memasang portal di jalan yang menjadi akses keluar masuk seluruh kegiatan yang ada di areal perkebunan ... -
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERCATAT PADA MASA PRA EFEKTIF DELISTING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR (Studi Kasus: Forced Delisting PT Inovisi Infracom Tbk)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-31)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perusahaan tercatat pada masa pra efektif delisting dan implikasinya terhadap perlindungan investor. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: ... -
¬¬DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Penelitian ini berjudul, “DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak SEMA No. ... -
ANALISIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEORMASAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Polemik yang terjadi akibat dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keormasan oleh pemerintah menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya para ahli yang mempertanyakan urgensi dikeluarkannya Perpu ... -
i PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) / Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, saat ini adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menangani pengungsi di Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, ... -
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN EUROPEAN COURT OF JUSTICE (ECJ) NOMOR C 157/15 KASUS SAMIRA ACHBITA AND CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING VS G4S SECURE SOLUTIONS NV BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNATIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui putusan European Court Of Justice (ECJ) Nomor C 157/15 Kasus Samira Achbita and Centrum Voor Gelijkheid Van Kansen En Voor Racismebestrijding vs G4S Secure Solutions NV apakah telah ... -
i PERLUASAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PRAKTIK MONEY POLITICS (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perluasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Republik Indonesia dalam pencegahan dan penindakan praktik money politics (studi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ... -
TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK BAGI KORBAN PADA PROSES DIVERSI DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan atas hak korban ketika dilakukannya mekanisme proses diversi di kabupaten Sleman. Rumusasn Masalah yang diajukan yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hak bagi korban ketika ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR : 35/PUU-X/2012) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-25)Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adat di Indonesia dengan permasalahan sengketa yang ... -
CRITICAL ANALYSIS OF INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON ASEAN CHARTER: AN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)In 2011, the Indonesian constitutional court for the first time dealt with a judicial review for promulgation law of a treaty. The court held that it had jurisdiction to review the law, as well as ASEAN Charter as the ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan Fintech berbasis P2PL, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. ... -
POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang ... -
Faktor-Faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Sukoharjo
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-06)Fenomena kasus "sertipikat tumpang tindih", menimbulkan sengketa perdata antar para pihak, untuk membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Rumusan masalah penelitian ... -
STATUS HUKUM ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Studi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum yang dimiliki Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dalam sudut pandang hukum internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian didasarkan ...