Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2881-2900 of 3376
-
MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 251 AYAT (2), (3), (4), (8) UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI PEMERINTAH PROVINSI DIY)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Peraturan Daerah atau (Perda) dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur ... -
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Sepak terjang pemantau pemilu selama ini dapat dikatakan mempunyai kendala-kendala dalam perjalanannya. Seperti di Kabupaten Klaten, pemantau pemilu yang merupakan lembaga independen mempunyai prosedur dimana haruslah ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien masih adanya masyarakat yang belum menganggap bahwa pendaftaran tanah yang diperuntukan wakaf itu penting. Dalam prakteknya ... -
EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Salah satu permasalahan pertanahan yang muncul adalah tanah-tanah yang telah dilekati hak tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya. Penelantaran tanah dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, ... -
Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan Dokter Atas Meninggalnya Pasien Yang Ditelantarkan Rumah Sakit
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-17)Setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya, lah ini dapat dilihat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, ... -
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Karya tulis ini berjudul Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalah ... -
Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Studi Kasus Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Di Pemerintahan Presiden Joko Widodo
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahuitentang pelaksanaan Hak Prerogatif yang dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.Penelitian ini menekankan pada Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan ... -
Eksistensi Virtual Property Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan virtual property sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia. Perkembangan teknologi telah memunculkan fenomena baru yaitu virtual property, sehingga perlu pengkajian lebih ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM HAL PENGENAAN BUNGA PINJAMAN (STUDI PADA UANGTEMAN.COM)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi ... -
Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (Studi di CV. Tiki Indramayu)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-20)PT. TIKI merupakan perusahaan jasa kurir yang berdiri sejak tahun 1970, berusaha mewujudkan bidang spesialisasi dalam bentuk badan usaha yang diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan dunia usaha yaitu dalam bidang ... -
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK BERTEMPAT TINGGAL BAGI MAHASISWA PAPUA DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak bertempat tinggal bagi mahasiswa Papua di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah ... -
IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG - UNDANG No.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)Penelitian ini berjudul Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat. Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya masalah belum adanya ... -
PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)ABSTRAK Masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum sadar akan pentingnya melakukan pendaftaran merek, padahal persaingan sektor usaha barang dan/atau jasa satu produk dengan produk lainnya memiliki daya pembeda atau ... -
Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (Ittg), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (Blta))
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-13)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama bagaimana akibat hukum pencatatan efek? Kedua, bagaimana akibat hukum penghentian sementara (suspensi)? Ketiga bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan tercatat ... -
Eksistensi Uber Taksi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Jakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah eksistensi Uber Taksi di Indonesia mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam industri angkutan umum taksi atau tidak dan untuk mengetahui ... -
Hubungan Hukum Antara PT. Go-jek Indonesia dengan Driver Go-jek (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Layanan Go Ride antara PT. Go-jek Indonesia dan Driver Go-jek di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan driver go-jek khususnya go-ride yang berada di wilayah Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana hubungan hukum antara ... -
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 jo UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(universitas islam indonesia, 2018-04-10)Sistem politik demokrasi yang kuat memerlukan partai politik yang tidak saja fungsional dan demokratis, baik secara internal maupun eksternal, tetapi juga terlembaga dan kompetitif. Bagaimana bisa suatu partai politik dapat ... -
KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Peneltian ini mengkaji tentang “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ... -
Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-26)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana oleh anak sebagai pelaku pemalsuan surat izin mengemudi di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana modus operandi pemalsuan surat dalam ...