Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2521-2540 of 3385
-
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pembubaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012 yang digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ... -
UPAYA PEMERINTAH TERKAIT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan anak di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap ... -
PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran ... -
GAGASAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN KOMNAS HAM DI TINGKAT DAERAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI DAN MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Hak Asasi Mansia Merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak Lahir, maka tidak seorangpun dapat ... -
PERBANDINGAN SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERAL INDONESIA DAN PERANCIS (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Studi dengan judul “Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia dam Perancis (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang )bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bikameral Indonesia ... -
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG PENUMPANG MELALUI KAPAL FERRY DI PT PELNAS BARUNA JAYA KEPULAUAN RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Studi dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Penumpang Melalui Kapal Ferry Di PT Pelnas Baruna Jaya” bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Pelnas baruna jaya terhadap barang penumpang serta ... -
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU/2014 TENTANG SISTEM NOKEN DI PAPUA DITINJAU DALAM PERSFEKTIF DEMOKRASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tetang sistem noken di papua ditinjau dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER ASING TERHADAP KASUS MALAPRAKTIK DAN PRAKTIK MEDIS ILLEGAL DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter asing terhadap kasus malapraktik dan praktik medis illegal di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana pengaturan atau landasan hukum ... -
KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STUDI DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep ... -
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP EDDY RUMPOKO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian studi kasus hukum ini berjudul pertimbangan hukum hakim praperadilan tentang sahnya penangkapan oleh komisi pemberantasan korupsi dalam keadaan tertangkap tangan terhadap eddy rumpoko berdasarkan putusan Pengadilan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Studi atas Beberapa Kasus Dalam Eksploitasi Anak Yang Melibatkan Warga Negara Asing)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-22)Anak-anak sebagai bagian dari generasi masa mendatang, mengenali kondisi yang banyak salah dalam bergaul, banyak anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dengan menjadi pekerja seks komeersial agar dapat memenuhi ... -
WANPRESTASI PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI E - COMMERCE
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Disamping banyaknya keuntungan dan manfaat yang dihadirkan, jual beli e-commerce tidak luput menimbulkan permasalahan. Menawarkan pelayanan jual beli yang praktis menjadikan pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertemu ... -
OBLIGASI SYARIAH DI INDONESIA STUDI TERHADAP JENIS DAN PENERAPAN AKAD SERTA PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dan akad dalam obligasi syariah saat ini dalam perspektif hukum Islam, beserta kedudukan para pihak, dan perlindungan hukum investor obligasi syariah ... -
PENERAPAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN WAKAF TERHADAP TINDAKAN NADZIR DALAM MENENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEINGINAN WAKIF (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Wakaf merupakan sebuah instrumen dalam Islam yang berdimensi spiritual sekaligus berdimensi sosial. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga memiliki peran besar dalam kesejahteraan umat manusia. Pada ... -
PROBLEMATIKA PENGISIAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui problematika pengisian jabatan komisioner KPPU priode 2018-2023 yang menyebabkan pembekuan sementara komisi ini. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana problematika pengisian ... -
PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Rumusan masalah yang diajukan ... -
PENGAWASAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2017 DIWILAYAH KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO JAWA TENGAH (Studi di Desa Kesugihan dan Sendangsari)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Dengan adanya program dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu mengatasi masalah ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud). Latar belakang dari judul penelitian ini ... -
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR G.407/DISNAKER/TAHUN 2017 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 DI KOTA BENGKULU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Judul penelitian ini adalah Implementasi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor G.407/DISNAKER/Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2018 di Kota Bengkulu. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA (STUDI PENGGUNAAN FILM PENGABDI SETAN YANG DIGANDAKAN MELALUI INSTAGRAM STORY)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang tersebut, pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk menggandakan ...