• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

    Thumbnail
    View/Open
    file lengkap ttd pdf.pdf (1.245Mb)
    Date
    2019-02-22
    Author
    Muhammad Luthfi Irsyadi, 14410450
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian yang berjudul “Modus Operandi Dan Penanganan Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni Bagaimana Modus Operandi Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta?Serta Bagaimana Penanganan Oleh Satpol PP dan Polresta Yogyakarta?Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi lapangan, serta wawancara dengan beberapa narasumber. Analisa data dilakukan dengan pendekatan empiris yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan,modus operandi dalam prostitusi anak di kota yogyakarta yaitu menempatkan pekerja seks anak di lokalisasi, modus anak bekerja di salon kecantikan, memperkerjakan anak di panti pijat dan kerik, menempatkan pekerja sesk anak di hotel atau losmen. Kemudian penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani prostitusi anak dilakukan secara yustisi dan non-yustisi. Dan penanganan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta adalah melakukan tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial atau mucikari, kemudian tindakan represif yaitu melakukan penangkapan terhadap mucikari atau germo dan menerapkan Pasal 506 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada mucikari atau germo yang melibatkan anak sebagai objek seksual untuk memperoleh keuntungan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara.. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan agar Perda tentang pelacuran yang berlaku di kota yogyakarta dilakukan perubahan karena merupakan produk lama yaitu tahun 1954. Memandang bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan pelacuran yang terdapat dalam KUHP kurang relevan, dan akan lebih tepat menggunakan pasal-pasal UUPA karena hukuman yang diberikan lebih berat.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13915
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV