Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 2276-2295 of 2308
-
Urgensi Pengaturan Autonomous Weapon System dalam Hukum Humaniter
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengaturan Autonomous Weapon System dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)? dan Kedua, apakah Autonomous Weapon System sudah sesuai dengan HHI? ... -
Urgensi Pengaturan Autonomous Weapon System Dalam Hukum Humaniter
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pengaturan Autonomous Weapon System dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI)? dan Kedua, apakah Autonomous Weapon System sudah sesuai dengan HHI? ... -
Urgensi Pengaturan Batas Waktu Penyidikan Yang Telah Menetapkan Tersangka Dalam Perkara Pidana Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa urgensi dari pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana di Indonesia setelah menetapkan tersangka, apakah memang perlu diatur di dalam undang-undang atau tidak. Penelitian ... -
URGENSI PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara oleh lembaga negara atau lembaga birokrasi publik sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya penambahan Constitusional Complaint dalam ... -
URGENSI PENGATURAN KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM MENEGAKKAN INDEPENDENSI PERADILAN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui independensi kedudukan hakim dalam menegakan independensi pengadilan. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka bekerjanya negara hukum. ... -
URGENSI PENGATURAN KENAIKAN AMBANG BATAS BAGI PARTAI POLITIK ( Studi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 perbandingan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Penelitian ini mengkaji permasalahan urgensi pengaturan kenaikan ambang batas parlemen bagi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ... -
Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan perampasan aset Unexplained Wealth pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh tingkat pengembalian kerugian negara akibat ... -
Urgensi Pengaturan Perangkapan Jabatan Antara Jabatan Kepala Daerah Dengan Jabatan Di Partai Politik
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-12)Penelitan tentang urgensi pengaturan perangkapan jabatan antara jabatan kepala daerah dengan jabatan di partai politk perlu dilakukan, karena pada kenyataanya di Indonesia masih terdapat beberapa kepala daerah yang juga ... -
Urgensi Pengaturan Perizinan Pengembangan Industri Biorefinery dalam Rangka mendukung Kebijakan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini meneliti urgensi pengaturan perizinan pengembangan industri biorefinery dalam mendukung kebijakan transisi ke Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Industri biorefinery ini bertujuan untuk mengurangi impor ... -
Urgensi Pengaturan Right To Disconnect Terhadap Pekerja Gig Economy Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-17) -
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pengawasan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana kedudukan Komisi ... -
Urgensi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Satu Atap Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-07)Bangsa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan demokrasi konstitusinal atau demokrasi Pancasila yang memiliki sistem ketatanegaraan sesuai dengan ciri khas bangsa indonesia sendiri. Ajaran Trias Politica ... -
Urgensi Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitutsi No. 130/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Penelitian ini berjudul “URGENSI PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 130/PUU-XIII/2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi penyidikan setelah ... -
Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yakni terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Melalui perspektif hak asasi manusia, ... -
Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yakni terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Melalui perspektif hak asasi manusia, ... -
Urgensi Uji Publik Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi uji publik pencalonan kepala daerah dalam perspektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa Urgensi Pengaturan Dari Tahapan Uji Publik Dalam Proses Pemilihan Kepala ... -
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Nowadays, a modern weapon system is more developed than before, for example are autonomous weapon system and remote weapon system, which included weapons such as unmanned aerial vehicle (UAV); unmanned underwater ... -
THE VALIDITY OF CRYPTOCURRENCY (BITCOIN) AS OBJECT OF COMMODITY AND COMPARASION WITH SINGAPORE LEGAL SYSTEM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-13)Payment by using electronic money which is integrated with all providers of both banks and non-banks will make quite a lot of convenience to the public. Cryptocurrency is a derivative product of blockchain based technology. ... -
The Validity Of Indirect Evidence In The Cartel Of Tires (Case Study of Verdict No. 08/KPPU-I/2014)
(UII Yogyakarta, 2016-02-17)Penelitian skripsi ini berjudul Penerapan Fungsi Legislasi DPRD Sleman dalam Men-jalankan Otonomi Daerah Tahun 2014 - 2015. Berdasarkan dari judul tersebut latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah penerapan fungsi ... -
The Validity Of Indirect Evidence In The Cartel Of Tires (Case Study of Verdict No. 08/KPPU-I/2014)
(UII Yogyakarta, 2016-03-08)