URGENSI PENGATURAN KENAIKAN AMBANG BATAS BAGI PARTAI POLITIK ( Studi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 perbandingan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017)

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan urgensi pengaturan kenaikan ambang batas parlemen bagi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta guna mengetahui arah politik hukum penataan ambang batas parlemen menuju pemilu yang demokratis. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen kemudian diolah dan disusun secara deskriptif. Analisis dalam penelitian ini memaparkan bahwa latar belakang munculnya pengaturan mengenai kenaikan ambang batas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dapat dilihat dari keterangan pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat serta pendapat Mahkamah Konstitusi. Kenaikan ambang batas parlemen berkaitan dengan kebebasan politik dan keberadaan partai politik di Indonesia. Arah politik hukum yang hendak dicapai dapat dilihat dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu sendiri. Tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diaturnya kenaikan ambang batas parlemen dalam pemilu menunjukkan kepentingan-kepentingan partai politik guna mempertahankan eksistensinya.