Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 897-916 of 2389
-
Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Yogyakarta (Studi di RSPAU Dr. S. Hardjolukito dan PKU Muhammadiyah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-09)Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit, bahwa rumah sakit diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan limbah cair ... -
Pelaksanaan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Hasil prapenelitian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan yang mulia Ibu Sri Wahyuni terdapat urgensi praktik Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak sesui peraturan perundang-undangan, pertama jarangnya ... -
Pelaksanaan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004. ( Pengawasan Terhadap Hakim Pengadilan Tipikor)
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Seiring perubahan UUD 1945 lahirlah lembaga baru dalam lingkungan kekuasaan Kehakiman yakni Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga ini memberikan ‘angin segar’ semangat perubahan supremasi hukum di dalam negara yang berdasarkan ... -
Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Perorangan Pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan klaim asuransi jiwa perorangan pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera Yogyakarta dan mengetahui cara penyelesaian klaim kematian asuransi jiwa pada PT. Bringin Jiwa Sejahtera ... -
Pelaksanaan Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Menurut PP No.224 Tahun 1961 Jo PP No.41 Tahun 1964 di Kabupaten Oku Timur
(Universitas Islam Indonesia, 2011) -
Pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Menurut Perkaban No 18 Tahun 2009 Di Kabupaten Karanganyar
(UII, 2016)Penelitian ini adalah tentang LARASITA ( Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah ) yang dimana layanan tersebut meupakan terobosan dari pemerintah dalam rangka peningkatan pendaftaran tanah di Kabupaten Karanganyar. Tujuan ... -
Pelaksanaan Pelarangan Tanah Absente Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan pada Peraturan Perundang- Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang kemudian pelaksanaannya diatur ... -
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Sepak terjang pemantau pemilu selama ini dapat dikatakan mempunyai kendala-kendala dalam perjalanannya. Seperti di Kabupaten Klaten, pemantau pemilu yang merupakan lembaga independen mempunyai prosedur dimana haruslah ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR REL GANDA LINTAS KROYA-KUTOARJO DI KABUPATEN KEMBUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan jalur rel ganda serta mengetahui serta memahami hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalur rel ... -
Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha (Hgu) Berdasakan Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (Studi Pada PT. Sarana Mandiri Mukti di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-31)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian Hak Guna Usaha dan mengetahui konsekuensi, apabila pemberian Hak Guna Usaha yang diatasnya masih terdapat tanah garapan masyarakat yang belum dibebaskan ... -
Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Di Kabupaten Tegal
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalisasi negative yang mungkin di timbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Isin juga merupakan instrument untuk perlindungan ... -
Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Cilegon
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02-07)Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pengguna narkotika oleh lapas dan mengetahui hambatan dalam ... -
Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Keanggotaan partai politik didalamnya tidak hanya berisi berjenis kelamin laki-laki, namun terdapat juga perempuan yang ikut dalam kontestasi melalui partai politik tersebut. Keterwakilan perempuan dalam politik juga ... -
Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Pasca Pemekaran
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik Menurut Perda No. 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman Yogyakarta tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kabupaten Sleman Yogyakarta tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa” dengan berbagai ... -
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2015
(UII Yogyakarta, 2016-03-11)Terkait tentang pemilihan bupati dan wakil bupati serentak di Sleman yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimana hal tersebut baru sekali ini tejadi setelah orde baru. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa dibilang ini ... -
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA METODE ELECTRONIC VOTING DI DESA BABAKAN KECAMATAN CISEENG MENURUT PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 41 TAHUN 2016
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Desa Babakan berkesempatan menjadi pelaksana Pilkades pertama yang menggunakan metode pemilihan e-voting di Kabupaten Bogor. Ratusan desa telah berhasil melaksanakan Pilkades e-voting hasil kerja sama BPPT. Salah dua alasan ... -
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan mekanisme pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 di Kabupaten Bantul. Rumusan masalah ... -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah masih terdapat masalah didalamnya. Pemungutan Pajak yang dilakukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya masih belum berjalan ... -
Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Yang Dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik ...