Search
Now showing items 81-90 of 277
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, SLEMAN DAN BANTUL DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip restorative justice sudah
diterapkan meskipun belum secara sah dapat diberlakukan sesuai dengan undangundang
Nomor 11 Tahun 2012. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang ...
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-29)
Arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi telekomunikasi dan
informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa yang
ditawarkan dengan lebih bervariasai, baik barang dan/atau jasa ...
IMPLEMENTASI REGULASI TATA KELOLA DALAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN BANK SYARIAH DAN PENYALURAN KREDIT PERUMAHAN PADA BANK KONVENSIONAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-08-19)
Penelitian implementasi tata kelola pembiayaan perumahan bank syariah
dan penyaluran kredit bank konvensional untuk mengetahui seberapa jauh tata
kelola dua system perbankan tersebut dalam melaksanakan kegiatan ...
PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-01-07)
Diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana
yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan tidak diatur ...
PENERAPAN OTONOMI KHUSUS DI DAERAH ACEH DALAM RANGKA PENGUATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-10)
Penelitian ini mengenai problematika penerapan otonomi khusus di derah Aceh
dalam rangka penguatan negara kesatuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis apakah otonomi khusus merupakan solusi yang di ...
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-22)
Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu
kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit.
Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan
pembayarannya ...
PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-16)
Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tingkat kejahatan yang
cukup tinggi dan beragam. Pelaku tindak kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini
tidak hanya merambah orang dewasa, tetapi telah merambah pada kalangan ...
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MEMBUAT PARTY ACTE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-12)
Notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah akta yang bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh (relas akta) atau di hadapan (party ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA SELOMARTANI KECAMATAN KALASAN KABUPATEN SLEMAN MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-05)
Pemilihan kepala desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat desa
sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, Pilkades diharapkan mampu
memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa ...
IMPLEMENTASI DAN AKIBAT HUKUM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-15)
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dalam akta Notaris atau akta PPAT, meskipun demikian dalam prakteknya pembuatan akta SKMHT secara notariil hanya dapat dilaksanakan dengan mengikuti format SKMHT ...