Search
Now showing items 91-100 of 277
STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA TENTANG PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-04-01)
Kelemahan KUHP dalam mengatasi perdagangan orang mendorong lahirnya undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dengan lahirnya undang-undang ...
POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-29)
Selama diera reformasi kita telah menyelenggarakan pemilu sebanyak empat kali.
Yaitu pemilu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dalam penyelenggaraan pemilu
tersebut kita menggunakan sistem proporsional. Bahkan dalam ...
ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 59 AYAT (4), PASAL 95 AYAT (1), DAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-17)
Keberadaan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal
102 UU Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah
B3 namun di sisi lain Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa penghasil limbah ...
PROBLEMATIKA SURAT INSTRUKSI KEPALA DAERAH NOMOR K.898/I/A/75 TENTANG PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA SEORANG WNI NON PRIBUMI DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-20)
KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLAMBATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL (STUDI TENTANG KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENGUJIAN PERDA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-18)
PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN YANG KEWENANGANNYA TIDAK BERSUMBER DARI UNDANG - UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-17)
Fokus utama dalam penelitian ini adalah bertujuan menjelaskan, (1)
bagaimana kedudukan hukum (legal standing) lembaga negara independen yang
kewenangannya tidak berumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara
sengketa ...
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-19)
Salah satu asas dalam perjanjian islam adalah asas kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan ...
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUKPRODUK YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-10)
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produkproduk
yang Membahayakan kesehatan Perspektif Hukum Pidana”. Permasalahan
yang diteliti adalah bagaimana kebijakan legislatif dalam memberikan
perlindungan ...
KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Perbandingan Menurut UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.13 Tahun 2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-12)
Kedudukan dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Studi Perbandingan UU No. 22/99, UU No. 32/04 dan UU No. 13/12). Penulis
mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan
tanggungjawab kepala ...