Search
Now showing items 21-30 of 53
KONFIGURASI POLITIK FRAKSI-FRAKSI DI DPRD KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERNTAHAN Dl KABUPATEN BANTUL.
(Universitas Islam Indonesia, 2008-06-10)
Dengan adanya reformasi politik 1999, membawa konsekuensi perubahan
sistim politik dari otoritarian menuju ke sistim po1itik yang demokratk. Salah
satu parameternya adalah terwujudnya good governance (tata pemerintahan ...
POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-19)
Penelitjan kepwtzdwm ini bertujmq Pertama, BBagaimana politik hukum
pembentukan Kekuasaan Kehakunan di Indonesia Pasca Orde Baru. Kedua,
Bagaimana Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar
1945.
Datayan ...
PENERAPAN ASAS DEMOKRASI DALAM PEMlLlHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Study Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, yang pertama kali dilaksamkan dalam sejarah sistem ketatanegaraan
Indonesia ...
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BPD MENURUT PERDA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-06)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2000 dikeluarkan
untuk mengatur tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten
Bantul. Peraturan Daerah ini dibuat sebagai tindak lanjut diberlakukannya
Undang-Undang ...
PERANAN DlNAS PARlWlSATA DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDRAGIRI HlLlR (Ditinjau Dari UU Nomor 9 Tahun 990)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-06)
PENGATURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN DI KABUPATEN PELALAWAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)
IMPLEMENTASI TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA KEClL DAN MlKRO MELALUI PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSPIUSPKOP DARl KOMPENSASI DANA SUBSlDl BBM TAHUN 2002 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR MENURUT KEPMEN NO. 16/KEP/M.KUKM/1/2002
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-14)
Saat ini koperasi sangat berhubungan erat dengan penerapan kebijakan otonomi
daerah. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memkrikan dampak
positif bagi koperasi dalam ha1 alokasi sumber daya alam dan pelayanan ...
PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR Dl JALAN Dl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-24)
Penelitian ini berjudul PENEGAKAN HUKUM PEMERIKSAAN
KENEAMAN BERMOTOR DIJ44LhN DI DAEIMH ISTMEWA
YOGYAKARTA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh wewenang pelaksanaan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, yang menurut ...
EKSlSTENSl SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)
Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga
konstelasi check and balances system antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan
dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis ...
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2008-03-08)
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan, ...