Search
Now showing items 31-40 of 53
PERBANDINGAN SISTEM PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPADA DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974, UU NO. 22 TAHUN 1999, DAN UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2008-08-23)
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BPSK SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-02-15)
Konsumen seringkali tidak mengerti langkah apa yang harus ditempuh ketika
dirinya dihadapkan pada suatu sengketa dengan pelaku usaha. Karena terbatasnya
pemahaman dan kekuatan yang dimilikinya, konsumen tidak mengerti ...
LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG PADA INDUSTRI TELEPON SELULAR DI INDONESIA (KPPU v. TEMASEK, PUTUSAN KPPU NOMOR 07/KPPU-L/2007 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SILANG)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-10-18)
Penelitian ini mengangkat masalah berkenaan dengan kepemilikan saham
silang oleh Temasek yang merupakan perusahaan milik Singapura beserta anak-anak
perusahaannya pada dua perusahaan seluler di Indonesia, Telkomsel dan ...
POLlTlK HUKUM PENGATURAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLlTlK PASCA REFORMASI 1998 (Studi Tentang Electoral Threshold (ET) Dalam Undang-undang No. 12 Tahuan 2003)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-11-22)
Penelitian ini di latar belakangi oleh perlunya pengkajian lebih mendalam
mengenai Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi
1998 (Studi Tentang Electoral Threshold Dalam Undang-undang No. ...
IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus Penerapan Otonomi Desa di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2008-05-07)
Perkemtangan pemerintahan desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat
strategis berkaitiln dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat
mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan. ...
IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008)
URGENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008-08-08)
Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem pembuktian yang
dipergunakan bagi negara-negara Anglo-Saxon dan bertujuan untuk
mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “certain cases” atau
kasus-kasus tertentu atau ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELl SEPEDA MOTOR MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-05)
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPerdata).
Adapun yang ...
WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELl PUPUK UREA ANTARA PT. INDOGRAHA NUSA SARANA, PT. ClTRA AQUARIUS PRATAMA DAN PT.PUSRI PPD RlAU Dl PEKANBARU
(Universitas Islam Indonesia, 2008-02-16)
Perjanjian adalah suatu peristiwa dirnana seseorang berjanji pada orang lain,
atau dirnana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari
peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KLAUSULA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PADA LEMBAR AGREEMENT DAN DISCLAIMER KARTU KREDIT CITIBANK
(Universitas Islam Indonesia, 2008-01-05)
Salah satu sisi kehidupan finansial yang paling cepat berkembang mengikuti
budaya global adalah penggunaan kartu plastik dan salah satu produknya adalah kartu
kredit. Instrumen keuangan ini memberikan berbagai kemudahan, ...