Browsing by Title
Now showing items 20192-20211 of 48244
-
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Syariah (Riset Kebijakan Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum jelas tujuan nasional Bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita Bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai tujuan melindungi seluruh msyarakat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, ... -
Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Syariah (Riset Kebijakan Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum jelas tujuan nasional Bangsa Indonesia yang menjadi cita-cita Bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai tujuan melindungi seluruh msyarakat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, ... -
Kebijakan Jerman Menerapkan Open Door Policy Terhadap Pengungsi Suriah Pada Tahun 2015-2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-02)Suriah merupakan negara yang mengalami Arab Spring yang disebabkan oleh pemimpinnya yang otoriter sehingga mengharuskan masyarakatnya mengungsi ke wilayah Eropa. Eropa merupakan salah satu tujuan dari pengungsi Suriah ... -
KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH DALAM MENGEMBANGKAN KULTUR RELIGIUS DAN KULTUR AKADEMIK DI MTs NEGERI 2 PURWOREJO
(universitas islam indonesia, 2019-12-15)Budaya religius adalah segala norma, nilai, aturan, kegiatan, perilaku dan asumsi dasar yang dibentuk dan dibiasakan untuk disampaikan kepada seluruh stakeholder sekolah berlandaskan pada nilai agama. Namun pendidikan di ... -
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-01-25)cybersex berdampak negatif terhadap diri sipelaku, keluarga dan masyarakat, seperti adanya gangguan kepribadian, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan gangguan hubungan social kemasyarakatan. cybersex hingga kini belum ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)Peneltian ini mengkaji tentang “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PELANGGARAN ADMINISTRATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Dewasa ini ada kecenderungan berbagai Undang-Undang yang masuk dalam lingkup hukum administrasi mencantumkan ketentuan pidana, bahkan semakin meningkat. Kebijakan untuk menggunakan sanksi pidana dalam hukum administrasi ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SINKRONISASI HUKUM PIDANA LOKAL DENGAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)Penelitian terhadap "Kebijakan Kriminalisasi Peratura~ Daerah Guna Mewujudka~ Sinkrollisasi Htlkuin Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana Kodifikasi", didasarkan pada alasan munculnya persoalan disekitar Peraturan Daerah ... -
Kebijakan Kriminalisasi Tentang Delik Makar Dalam Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia ( HAM )
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi konkrit dan objektif tentang kebijakan kriminalisasi delik makar yang diatur dalam hukum pidana dan kaitannya apabila dikaji melalui perspektif hak asasi manusia (HAM). ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI TENTANG TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kritis Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-08-31)Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam aturan perundangundangan. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan ... -
Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-11-18)Penelitian ini mengkaji kebijakan legislatif tindak pidana di bidang perikanan dan penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-04)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-04)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis ... -
Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi bertujuan unntuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan dari kebijakan legislatif perubahan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan pada Undang-Undang nomor 28 Tahun, serta untuk menganalisis ... -
Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Joe Biden Terhadap Program Nuklir Iran
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era Joe Biden terkait program nuklir Iran. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menggambarkan evolusi kebijakan AS terhadap Iran dari ... -
Kebijakan Luar Negeri Fiji Terhadap Tiongkok Pasca Kudeta Tahun 2006
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01-11) -
Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi Tahun 2014- 2022 dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat Halal Global
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia pada dua periode ternyata menghasilkan arah kebijakan yang berbeda. Pemerintahan Jokowi-JK pada periode pertama lebih berfokuas pada ...