Search
Now showing items 21-30 of 1490
WALI NANGGROE DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-30)
Meskipun telah diformalisasi melalui UU No. 18 Tahun 2001, materi tentang
Wali Nanggroe belum terealisasi hingga saat ini. Beberapa waktu belakangan, tema
ini justru menjadi polemik yang menyita banyak energi masyarakat ...
FORMULASI HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN PROVINSI ACEH MENURUT TINJAUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-08-10)
Hukuman cambuk yang berlaku di provinsi Aceh merupakan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan isi pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia. Karena itulah, kebijakan penerapan hukuman cambuk ...
IMPLIKASI ADMINISTRATIF DAN SOSIO-POLITIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG PASCA PEMEKARAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-10)
Hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde
Baru, menjadi paradigma desentralisasi di Era reformasi. Fenomena pemekaran
daerah ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN NORMA HUKUM BARU (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU.VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-23)
Pasca amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, lahir sebuah lembaga
yudisial baru, mempunyai kedudukan setingkat atau sederajat dengan Mahkamah
Agung dan berada di luar Mahkamah Agung bernama Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ...
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-03)
Kebijakan formulatif dari sebuah Undang-Undang memiliki peranan yang
penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ia
merupakan landasan legalitas sekaligus sebagai penentuan kualitas bagi ...
PELANGGARAN HAM BERAT PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR-TIMUR TAHUN 1999 DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-05)
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
(Universitas Islam Indonesia, 2012)
Dalam suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang. Pada karcis parkir yang merupakan perjanjian baku yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab: “ Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab ...
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (Non Convinction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-07-28)
Pentingnya penelitian dengan topik “Penembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan ( Non Conviction Based Forfeiture ) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001)” didasarkan pada asumsi teoritis ...
PERJANJIAN WARALABA APOTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-07-14)
Konsep bisnis yang berkembang pesat dewasa ini bergeser dari konsep
bisnis konvensional menuju konsep bisnis yang disebut waralaba, konsep
waralaba banyak diminati oleh para pelaku usaha karena alasannya adalah bahwa
dalam ...
PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET) DALAM PUTUSANPUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-14)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek pasar
bersangkutan produk dalam enam putusan kartel yang dibuat oleh KPPU, yaitu
putusan No. 10/KPPU-L/2005; No. 26/KPPU-L/2007; No. 24/KPPU-I/2009; ...