Search
Now showing items 21-30 of 150
FALSAFAH PENCANTUMAN SAWSI TINDAKAN SERTA PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN TINDAKAN DALAM MENANGANI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK (Studi Putusan Hakim Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-03)
Pentingnya Penelitian dengan judul "Falsafah Pencantzrman Sanksi
Tindakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam
Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Anak-Anuk
(Studi Putusan Hakim ...
HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Antara PT. Paritas Bumi Kencana Dengan PT. Bukit Makmur Mandiri Utama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)
Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti telah melakukan perjanjian. Namun,
terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah
perjanjian. Perkembangan yang semakin dinamis membuat bentuk dan ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK AGAMA (Studi Tentang Presepsi Tokoh-Tokoh Umat Beragama mengenai Perlindungan Terhadap Agama)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)
Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan
keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya
penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik
agama. Didalam ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP NARAPIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2009-08-11)
Posisi Lembaga Perrnasyarakatan (Lapas) dalam sistem hukum sering disebut
sebagai muara dari peradilan. Tetapi posisi lembaga ini sering dianaktirikan dibanding
lembaga penegak hukurn atau peradilan yang 1ain.Kondisi ini ...
PERILAKU PENEGAK HUKUM DALAM PERADILAN ASRORI (Telaah Melalui Pendekatan Hukum Progresif)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-10-08)
Peradilan Asrori merupakan salah satu contoh miscarriage of justice yang pernah
terjadi dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu perilaku yang menunjukkan gagalnya
penegak hukum kasus Asrori dalam mencapai tujuan ...
KEDUDUKAN DAN PERAN KPK DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)
Pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah,
momentum pernyataan perang terhadap korupsi adalah dengan ditetapkan Tap MPR No XI
Tahun 1998, membicarakan pemberantasan korupsi di negara ...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-03)
Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan
pemerintah merupakan pemegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan harus
mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Kewenangan mengatur ...
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)
Corporate Social Responsibility (CSR) marupakan hal baru dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia. CSR baru diatur dalam Pasal 15 huruf b
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74
Undang-Undang ...
PENGATURAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-04)
Penelitian ini berjudul Pengaturan Pengujian Peraturan Perundangundangan
Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya aturan uji materiil Pasca Perubahan undang-Undang
Dasar 1945 ...
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)
Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan
perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang ...