Search
Now showing items 11-20 of 2164
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERATURAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN SINKRONISASI HUKUM PIDANA LOKAL DENGAN HUKUM PIDANA KODIFIKASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006)
Penelitian terhadap "Kebijakan Kriminalisasi Peratura~ Daerah Guna
Mewujudka~ Sinkrollisasi Htlkuin Pidana Lokal Dengan Hukum Pidana
Kodifikasi", didasarkan pada alasan munculnya persoalan disekitar Peraturan
Daerah ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE LINTAS NEGARA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-11)
Penelitian ini menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam
transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia, khususnya pada bentuk perlindungan
hukum apa yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam transaksi ...
PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UCTD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-02-21)
Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai
berikut: 1 .Mengapa pendiri negara memberikan kekuasaan yang sangat besar pada
eksekutif dalam UUD 1945 sebelum amandemen?. 2 .Mengapa terjadi ...
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI ERA PEMILIHAN SECARA LANGSUNG
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa implikasi terhadap acianya
perubahan sistem pemerintahan daerah. Salah satu diataranya adalah perubahan di daiam
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Di dalam Pasal 18 ...
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-07)
Setelah perubahan W D 1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang
mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan
adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang
mengatur tentang ...
HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAERAH DENGAN DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN 2005 DI PROVINSI RIAU (Studi Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-03-05)
Refomasi di Indonesia adalah menuntut ditegakkan kembali demokrasi
setelah terjadi dekadensi demokrasi dalam praktek bernegara yang hanya mengatas
namakan rakyat belaka. Substansi kedaulatan yang dikehendaki reformasi ...
PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-24)
Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam
Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir
(Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan
tentang peranan dinas ...
KEWENANGAN DPRD DAN KEPALA DAERAH DALAM PENGESAHAN PERATURAN DAERAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, TENTANG PEMERINTAH DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2006-01-13)
Dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah telah
Terjadi perubahan paradigrna system pemerintahan yang semula sentralistik menjadi
desentralistik, dengan demikian daerah diberikan kewenangan yang ...
DINAMIKA NEGARA HUKUM (Telaah Terhadap Praktek Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2006-09-02)
Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum
sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring dengan dinamika
negara hukun yang tampil sebagai fenomena yang kompleks, maka pemahaman
terhadap ...
IMPLlKASl YURlDlS DAN POLITIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU KEPADA DPRD KOTA PEKANBARU PADA ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2006-08-25)
Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui
DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala
daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan ...