Search
Now showing items 31-37 of 37
KASUS KOMANDO JIHAD DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI DAN TRANSPARANSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010-02-22)
Kekuasaan kehakiman sebagai rangkaian sistem penegakan hukum dan
keadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan penvujudan dari
prinsip the rule of law atau negara hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi
negara. ...
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DANA INFAK UNTUK WAKAF TANAH DI MASJID ADZ-DZIKRA DUSUN JIRAK KELURAHAN BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-08)
Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi. Dalam kegitan tersebut pastinya membutuhkan dana untuk bisa berjalan ...
PENYELESAIAN UTANG BLBI DALAM KAJIAN HUKUM RESPONSIF DAN REPRESIF
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-12)
Peristiwa hukum gagal bayar piutang tak tertagih Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berawal dari upaya penanggulangan hsis moneter tahun 1998 di Indonesia, menjelma menjadi kasus gagal bayar yang sangat ...
KEWAJIBAN NEGARA PERIHAL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL (STUDI TENTANG TRADISI NENO BO`HA)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan
dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan.
Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. ...
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-18)
Penelitian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam kebijakan perizinan investasi pemerintah daerah kabupatenlkota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diadakan dengan tujuan untuk menemukan dan menganalisis ...
KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK (STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-06-07)
Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan
pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi
(Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat
penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, ...
PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)
(Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2019-12-20)
Disertasi ini dilatarbelakangi oleh adanya dua lembaga, yaitu
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris selaku Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mempunyai kewenangan
dalam pembuatan akta ikrar wakaf. ...