Search
Now showing items 1-10 of 158
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Primagama
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-31)
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-13)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga.
Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ...
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kebijakai\ Hukum Pidana (Studi Atas Undang-undang Nomor 3l Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-22)
In Indonesia, the presence of the witness protection legislation, is a happy thing to
witness, given the number of complaints regarding the need and importance of witness
protection. Law No.13 of 2006 on Witness and ...
Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Penelitian ini berjudul Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Koperasi adalah badan ...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-12)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum
korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang
diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukurn pidana ...
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13)
TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)
Berpegang pada aturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,
yang mana berarti segala aktifitas negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika
masyarakat melanggar hukum, maka negara dapat mengambil tindakan untuk
menegakkan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL ) MENNURUT HUKUM POSITIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)
Pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan ...
URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-29)
Pertumbuhan dan perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang begitu pesat menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ...
BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-17)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, (2) akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam ...