Search
Now showing items 1-10 of 61
HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-07)
Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah
KUHP yang mengatur tentang hukutll pidana, selain memuat ketentuan hukurn
pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, Dalarn hal tentang tindak pidana ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUUVII/ 2009 TENTANG PENGUJIAN ATAS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-05-05)
Suatu undang-undang tidak sah dengan dua macam alasan, yaitu alasan formil dan
alasan materiil. Dengan alasan formil suatu undang-undang tidak sah, apabila cara
pembentukannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ...
URGENSI OBYEKTIFIKASI ISLAM BAGI KONSTRIBUSI HUKUM AKAD ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2011-08-24)
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pennasalahan tentang konsep
dan tawaran obyektifikasi Islam terhadap hukum akad dan peran obyektifikasi
Islam terhadap hukurn akad bagi konstribusi pembangunan hukum nasional.
...
PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL VENTURA (Studi Kasus pada PT. Sarana Yogya Ventura di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-04)
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENENTUAN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH ( Analisis Fikih Muamalah Dan Regulasi Terkait Perbankan Syariah )
(Universitas Islam Indonesia, 2011-11-26)
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendapatan utama perbankan berasal
dari kredit yang mana pada Bank Syariah disebut sebagai pembiayaan, bentuk
pembiayaan tersebut memiliki berbagai macam bentuk akad. Inti dari setiap ...
PERANAN DPRD DALAM PEMBAHASAN ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 DAN 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-03)
Dalam konteks sosial, pembangunan pemberdayaan perempuan di
Kabupaten Gunungkidul masih mencerminkan terbatasnya akses, kontrol, manfaat
dan partisipasi perempuan terhadap hasil pembangunan. Akibatnya berbagai
pelayanan ...
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-03-22)
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Dalam
Menjaga Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Sleman Menurut Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2009-2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-03)
Studi ini bertujuan untuk menganalisa peran Pemerintah Daerah dalam
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009-2010
(Studi terhadap Raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda
Peternakan ...
DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2011-02-10)
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG REMBANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)
Perjanjian Kredit KUPEDES di Bank Rakyat Indonesia merupakan perjanjian kredit yang
persyaratannya sangat mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang sangat rumit. Dalam hal
ini nasabah yang berminat untuk mengajukan ...