Search
Now showing items 21-30 of 60
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN (ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-04-26)
Dalam mekanisme legislasi di Indonesia Presiden selaku lembaga Eksekutif dan
Dewan Penvakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang benvenang untuk merumuskan
undang-undang yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ...
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-02-22)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi asas
keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum atas tidak ...
KEGAGALAN PELAKSANAN MEDIASi DI PENGADILAN NEGERI
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-18)
Tesis ini membahas kegagalan pelaksanaan mediasi di pengadilan
negeri, untuk mengetahui faktor kegagalan pelaksanaan mediasi di
pengadilan dan untuk memberikan solusi model mediasi yang
tepat untuk dilaksanakan di ...
PENYELENGGARAAN HAJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-04-19)
Penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan di Indonesia, meliputi
pengadaan transportasi (pesawat), katering, akomodasi, vaksin, dan biaya yang
sangat malah bagi jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MELALUI "FILE SHARING" DI INTERNET
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-07)
This study aims to examine legal protection for the copyright song and music
holder through 'tfile sharing" in internet. Then the research questions are
formulated as follows: How is the legal concept protection for the ...
IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2008 BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (SUB BIDANG OTONOMI DAERAH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)
Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi dimana pengertian otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kebebasan dan kemandirian dalam hal ...
IMPLEMENTASI HAK PELAYANAN KESEHATAN PASIEN TIDAK MAMPU DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-07-09)
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBANGUN SISTEM PEMILU PROPORSIONAL DAFTAR TERBUKA DI INDONESIA (Studi Analisis Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2007-2009 yang Terkait Dengan Sistem Pemilu)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-04-19)
Salah satu hal penting dalam negara hukum adalah adanya lembaga yang mempunyai
kewenangan menguji sebuah undang-undang terhadap Konstitusi. Indonesia yang mengaku
sebagai negara hukum semenjak lahirnya ternyata baru mampu ...
EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-01-11)
Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus
dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum,
hukumlah ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DANA SIMPANAN ANGGOTA BAITUL MA’AL WAT TAMWIL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-07)
Perokonomian Negara Republik Indonesia pasca keterpurukannya dikarenakan krisis
Moneter pada tahun 1998 membutuhkan waktu hingga beberapa tahun untuk dapat
bangkit kembali, kini di saat perekomian indonesia telah kembali ...