PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN (ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM)
Abstract
Dalam mekanisme legislasi di Indonesia Presiden selaku lembaga Eksekutif dan
Dewan Penvakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang benvenang untuk merumuskan
undang-undang yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) berperan penting dalam mewujudkan Peranan Hukum
alum Pembangunan yang terarah, oleh sebab itu keduanya baik eksekutif maupun legislatif
dituntut untuk bekerja secara profesional dengan mengacu kepada UUD 1945 sebagai
dasar negara, belum lama ini pemerintah mengajukan perubahan RUU APBN-P 201 2 yang
didalarnnya dimuat Pasal 7 Ayat (6A) yang mengnyatakan penyesuaian harga BBM
bersubsidi yang didasari fluktuasi harga minyak dunia dengan kebijakan pengurangan
subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga akan berdampak naiknya harga eceran BBM
bersubsidi.
Dengan kebijakan tersebut menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat
karena dianggap potensial bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 33 dan Pasal 28D
Ayat 1 UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tahun
2004 atas judicial review Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang
mengatur tentang minyak dan gas bumi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia tersebut dimana yang menyebutkan bahwa "harga minyak dan gas bumi yang
diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha bertentangan dengan mandat konstitusi
Pasal 33 UUD 1 945 karena mendorong diberlakukanya liberalisasi pengelolaan minyak
gas bumi", sehingga tentunya pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar
negara Republik Indonesia (indikasi inkonstitusionalitas). Dengan latar belakang tersebut
maka menarik untuk mengetahui bagaimanalatar belakang pembentuk Undang-Undang
menetapkan harga BBM pada Pasal 7 Ayat (6A) yang dinilai potensial inkonstitusional
dengan berbagai kontroversi dalam proses pembentukanya baik dalam perspektif konstitusi
Pasal33 UUD ataupun prinsip hukum ekonomi Islam.
Collections
- Master of Law [1446]