IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum atas tidak dipenuhinya asas keseimbangan dalam Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. Tujuan penelitian tersebut didasari dengan adanya masalah pada pelaksanaan perlindungan varietas tanaman dalam kasus yang terjadi antara PT Bisi sebagai pemegang hak PVT dengan petani pemulia jangung di Kediir. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan perundangundangan. Objek penelitian ini adalah aspek keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman, sedangkan subjek penelitian yaitu PT BISI Tbk sebagai pernilik Hak PVT atas bibit ungul suatu varietas jagung dan para petani yang melakukan pemuliaan tanaman jagung di Kediri. Data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Pengolahan dan penyajian data penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan, membuat data tabulasi berdasarkan data atau bahan hukum primer dan sekunder. Sementara analisis data dilakukan dengan analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan dan diwujudkan dalam pemberian batasan bagi Hak PVT yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hanya saja perlindungan kepentingan umum tersebut tidak diatur secara jelas dan konsisten sehingga pelaksanaannya masih lebih banyak melindungi kepentingan individu. Dampak hukurn sebagai akibat tidak dilaksanakannya asas keseimbangan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia cenderung berkaitan dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi para petani. Hak-hak petani untuk berkontribusi pada proses pemuliaan varietas tanaman menjadi semakin terbatas. Begitu pula dengan hak petani untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pemuliaan tanaman yang juga tidak terakomodasi. Selain itu, dampak hukum yang dapat dialami petani adalah digugatnya para petani oleh pemegang Hak PVT karena dinilai melanggar hak ekslusif dari pemegang Hak PVT tersebut