Search
Now showing items 21-30 of 49
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-03)
Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan
pemerintah merupakan pemegang mandat untuk menjalankan pemerintahan dan harus
mempertanggungjawabkan mandat tersebut kepada rakyat. Kewenangan mengatur ...
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-29)
Corporate Social Responsibility (CSR) marupakan hal baru dalam
peraturan perundang-undangan Indonesia. CSR baru diatur dalam Pasal 15 huruf b
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74
Undang-Undang ...
PENGATURAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2009-09-04)
Penelitian ini berjudul Pengaturan Pengujian Peraturan Perundangundangan
Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh adanya aturan uji materiil Pasca Perubahan undang-Undang
Dasar 1945 ...
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-07-02)
Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah mengemban amanah dalam tiga paket peraturan
perundang-undangan keuangan negara yang mencakup Undang-Undang ...
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2009-01-17)
PENGATURAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH Dl PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL SEJAK TAHUN 1999 SAMPAl DENGAN TAHUN 2008
(Universitas Islam Indonesia, 2009-11-14)
Perkembangan di berbagai dae wilayah Indonesia setelah diberlakukan otonomi
daerah, menyebabkan pemerintah d"%a r ah membuat peraturan daerah masing-masing
sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun akibatnya di sejumlah ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIK DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2009-03-06)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kesadaran
hukurn dan respont masyarakat terhadap pelaksanaan pensertipikatan tanah secara
massal melalui proyek LMPDP di Kabupaten Bantul. Selanjutnya diadakan ...
KEDUDUKAN HUKUM REKAM MEDIS DAN INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS MALPRAKTEK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-08-06)
Suatu tindakan medis merupakan tindakan yang penuh dengan resiko. Dalam
norma hukum adanya tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat
disebut malpraktek medis jika memenuhi unsur-unsur tertentu baik ...
KONSTRUKSI HUKUM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-05-30)
Perkembangan perekonomian di Indonesia yang begitu kompleks
menuntut kita untuk turut serta didalamnya. Salah satu cara meningkatkan
perkembangan perekonomian yaitu melalui lembaga keuangan perbankan.
Perbankan yang ...
PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009-11-03)