Search
Now showing items 181-190 of 226
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-01)
erkembangan teknologi semakin canggih membuat model tindak pidana
dan pertanggungjawaban pidana ikut berkembang, korporasi merupakan suatu
badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat bisa
menjadi ...
Kepastian Hukum Pemberesan Harta Pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-24)
aling lambat 60 hari setalah permohonan pailit didaftarkan, maka keluarlah
putusan pailit. Disinilah masih banyak permasalahan yang terjadi seperti, beban
tagihan harta pailit yang besar setengah dari nilai harta pailit, ...
Pembaharuan Hukum Indonesia Pada Masa Mendatang Dalam Melegalkan Tindakan Euthanasia
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-20)
Tindakan euthanasia di negara Belanda diatur secara limitatif pada undang-undang
28 Mei 2002 tentang Euthanasia. Pengaturan kriteria tindakan euthanasia diatur
secara baik untuk mencegah kerugian yang tidak diharapkan ...
Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar aturan mengenai bidang usaha untuk kegiatan penanaman modal di Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden ...
Perlindungan Hukum terhadap Terduga atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Problem hukum yang timbul menunjukkan adanya keleluasaan kewenangan penyidik menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 mengenai hak asasi manusia dengan status tersangka. Tujuan penelitian ...
Problematika Hukum Pemberian Diskresi Pada Lembaga Yudikatif
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-26)
Pemerintah berwenang membuat peraturan perundang-undangan juga dilekati dengan
kewenangan membuat diskresi. Hal ini dikarenakan dalam kondisi tertentu, terdapat
kendala yang harus dihadapi di lapangan berupa tidak jelas ...
Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Dalam Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2021)
Tesis ini meneliti tentang “Akta Sebagai Produk Akhir Notaris Menjadi Objek Persidangan Pidana Pada Pengadilan Negeri Sleman”. Masalah yang dirumuskan pertama, apakah produk akhir Notaris berupa akta dapat dipersoalkan ...
Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-20)
Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika kelembagaan ...
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ...
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak
(Universitas Islam Indonesia, 2022)
Selain berdampak di bidang kesehatan dan juga bisnis, Pandemi Covid-19 juga
memiliki dampak terhadap dunia hukum, khususnya mengenai kontrak yaitu
munculnya masalah dari tidak terpenuhinya prestasi, gagal bayar dan yang ...