Search
Now showing items 21-30 of 499
MASALAH-MASALAH HUKUM YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada PT. JNE Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)
PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan penyedia jasa pengangkutan/pengiriman barang menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan ...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknis Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)
Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijkan pemungutan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Porvinsi Jawa Barat Unit Pelaksana Teknik Dinas SAMSAT Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. ...
KEDUDUKAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM NEGARA HUKUM BERDEMOKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)) DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang kedudukan organisasi masyarakat dalam negara hukum berdemokrasi dalam hal ini Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan ...
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG (DEVELOPER) DALAM PENJUALAN SATUAN UNIT APARTEMEN MEIKARTA SECARA PRE PROJECT SELLING
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)
Pada tahun 2017, pengembang (developer) apartemen Meikarta yang terletak di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi telah memasarkan satuan unit rumah susun dalam bentuk apartemen secara Pre Project Selling. Dengan adanya latar ...
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-19)
Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara. Bukan jarang terjadi kasus benda objek Jaminan Fidusia menjadi barang bukti perkara pidana. Benda yang masih dikuasai debitor, ...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)
Peneltian ini mengkaji tentang “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam ...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan prinsip-prinsip kriminalisasi. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan ...
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-15)
Peneltian ini mengkaji tentang “Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang”. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama apa yang menjadi perbedaan antara sistem pembalikan beban ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PELAKU DRIVER OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi ...
TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu jalan bagi debitor untuk menghindari kepailitan. Bagi debitor, mendapat status pailit dapat berdampak buruk bagi usahanya dimasa mendatang, sehingga PKPU menjadi ...