Search
Now showing items 1031-1040 of 1327
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Studi atas Beberapa Kasus Dalam Eksploitasi Anak Yang Melibatkan Warga Negara Asing)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-22)
Anak-anak sebagai bagian dari generasi masa mendatang, mengenali kondisi yang banyak salah dalam bergaul, banyak anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dengan menjadi pekerja seks komeersial agar dapat memenuhi ...
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU/2014 TENTANG SISTEM NOKEN DI PAPUA DITINJAU DALAM PERSFEKTIF DEMOKRASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tetang sistem noken di papua ditinjau dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ...
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP EDDY RUMPOKO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)
Penelitian studi kasus hukum ini berjudul pertimbangan hukum hakim
praperadilan tentang sahnya penangkapan oleh komisi pemberantasan korupsi
dalam keadaan tertangkap tangan terhadap eddy rumpoko berdasarkan putusan
Pengadilan ...
PERBANDINGAN SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERAL INDONESIA DAN PERANCIS (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)
Studi dengan judul “Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia
dam Perancis (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang
)bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bikameral Indonesia ...
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG PENUMPANG MELALUI KAPAL FERRY DI PT PELNAS BARUNA JAYA KEPULAUAN RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Studi dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang Penumpang Melalui Kapal Ferry Di PT Pelnas Baruna Jaya” bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Pelnas baruna jaya terhadap barang penumpang serta ...
KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STUDI DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)
Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep ...
Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-12)
Permasalahan kedudukan dan materi muatan Peraturan Komisi
Pemilihan umum (PKPU) mengambil porsi tersendiri dalam
penyelenggaraan indonesia Meski telah mendapat pengakuan dalam
Pasal 8 ayat (1), dan (2), Undang-Undang ...
PENGUATAN SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LEMBAGA TINGGI NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-11)
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sidang tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia; untuk mengetahui urgensi penguatan sidang
tahunan Majelis ...
PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS (KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)
Studi ini bertujuan untuk Untuk merekam serta mengetahui sistem dan bentuk Parlemen Indonesia merujuk pada konstitusi yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa dengan menggunakan tinjauan historis. Untuk mengidentifikasi ...
IMPLEMENTASI PRINSIP NON-INTERVENSI SEBAGAI ASEAN WAY DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI ATAS PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-02)
ASEAN mengklaim keberhasilanya dalam memelihara ekosistem damai di kawasan regional Asia Tenggara melalui prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way yang diimplementasikan dalam instrumen hukum ASEAN. Namun pro-kontra hadir ...