Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Abstract

Permasalahan kedudukan dan materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) mengambil porsi tersendiri dalam penyelenggaraan indonesia Meski telah mendapat pengakuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, sebagaimana keberadaan PKPU masih menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya. Meliputi pembatalan yang dilakukan terhadap PKPU, ketidakselarasan materi muatan yang diatur dengan kedudukan yang dimiliki, serta ketidakjelasan legitimasi oleh Komisi Independen selaku pembentuk aturan yang bersifat otonom tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini berfokus pada pemberian konsep kedudukan dan materi muatan seperti apa yang seharusnya diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat PKPU. Penellitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan jenis data sekunder. Metode pendekatan yang diambil meliputi pendekatan filosofis, perundang- undangan, dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi pustaka maupun studi dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa keberadaan KPU selaku komisi independen hendaknya meliputi kedudukan maupun kewenangannya diakomodir dalam konstitusi karena sifatnya sebagai constitutional importance. Perlunya penataan komisi independen yakni KPU sebagai upaya memperkuat independensi KPU dalam membentuk PKPU. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan amandemen ke-V konstitusi maupun melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu), khususnya berkaitan dengan kewenangan KPU yang terakomodir dalam Buku Ketiga UU Pemilu sebagai upaya penyelenggaraan demokrasi yang berkualita