Browsing Law by Title
Now showing items 1916-1935 of 2361
-
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kota Balikpapan Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ... -
POLITIK HUKUM PENATAAN PILKADA DALAM UNDANG UNGANG NOMOR 1 TAHUN 2015
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum penataan Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang tatacara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana tarik menarik ... -
POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS (Studi dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-26)Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai ... -
POLITIK HUKUM PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DAN LAHIRNYA PASAL 29 UNDANG UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum yang mendasari lahirnya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan mengkaji hubungan antara negara, agama dan aliran kepercayaan sebelum dan setelah Putusan MK Nomor ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN PERWAKILAN DESA (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga ... -
Politik Hukum Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(UII Yogyakarta, 2016-02-02)Skripsi dengan judul “POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui apayang melatar belakangi pengaturan pendirian BUMDes ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan ini mempunyai latar belakang bahwa adanya kenaikan jumlah persentase dalam jumlah dukungan bagi calon perseorangan dirasa memberatkan dan telah melanggar hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. variabel independen yang digunakan yaitu profesionalisme ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikutsertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. variabel independen yang digunakan yaitu profesionalisme, ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 9 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-18)Munculnya Pasal 9 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan salah satu wujud dan implementasi dari konsep demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal demikian ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERHADAP PEMANGGILAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (Studi Terhadap Pasal 245 UU NO.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU NO.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAIN TERHADAP PIHAK YANG MERENDAHKAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (STUDI TERHADAP PASAL 122 HURUF K UU NO.2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG PEMANGGILAN PAKSA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) KEPADA SETIAP ORANG DALAM RAPAT DPR. (Studi Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/UUMD3)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penelitian ini menganalisis secara normatif yuridis terkait dengan pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada setiap orang dalam rapat DPR sebagai mana yang ada dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia ... -
POLITIK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH: STUDI ATAS UU PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XIV/2016
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Amanat Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi atau gubernur berwenang membatalkan Perda dianulir oleh MK melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 ... -
POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian dengan judul “Politik Hukum Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” ini berisi 2 (dua) buah rumusan ... -
POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang ... -
Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara ... -
THE POSITION OF CESSIONARIS TO FULFILL THE REQUIREMENT OF MINIMUM 2 CREDITORS IN BANKRUPTCY PETITION
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-18)Debt is a common matter for a company to have it. Insolvency is a condition where a company cannot pay their debt. In the insolvency condition, a company can stated bankrupt. Bankruptcy is a mass execution which comes from ... -
Potensi Praktik Monopoli Akuisisi Saham PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia Tbk
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Akuisisi saham PT Holcim Indonesia oleh PT Semen Indonesia Tbk terbukti menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar, namum bagaimana potensi praktek monopoli setelah akuisisi yang dilakukan PT Semen Indonesia Tbk terhadap ... -
Pra Rancangan Pabrik Tetrahydrofuran Dari 1,4 Butanediol Kapasitas Produksi 15.000 Ton/Tahun
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Pre planning of Tetrahydrofuran factory of gas phase reaction process with capacities 15.000 ton/year is intended to fulfill requirement of Tetrahydrofuran which increase progressively, but until now there are ...