Browsing Law by Title
Now showing items 731-750 of 2504
-
KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI TERHADAP FENOMENA MODIFIKASI MOBIL DI KOTA YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-02)Penelitian ini berjudul “Kepatuhan Masyarakat Kota Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Fenomena Modifikasi Mobil Di Kota Yogyakarta)”. Studi ini ... -
Kepemilikan atas Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-09)Terjadinya sebuah perkembangan dalam dunia teknologi dan internet, menimbulkan suatu problematika yang timbul di lingkungan masyarakat, terkhususnya yan berkaitan dengan benda. benda merupakan sesuatu yang digunakan ... -
Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Perdes Tentang APBDes Tahun 2011 Di Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penggunaan APBDes Tahun 2011 terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten menurut Peraturan Desa no.143/02/VI/20.06. ... -
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki ... -
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Seluler Legal Di Yogyakarta
(UII Yogyakarta, 2016)Dewasa ini, di zaman yang serba modern dan canggih, dalam kehidupan manusia telah dibantu banyak alat-alat canggih yang dapat mengoptimalkan dan mempermudah mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Salah satu alat ... -
Kesadaran Hukum Pengrajin terhadap Desain Industri Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
Kesalahan Kppu Dalam Menerjemahkan Panitia Tender Sebagai Pihak Lain (Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Penelitian ini berjudul “Kesalahan KPPU Dalam Menerjemahkan Panitia Tender Sebagai Pihak Lain (Putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2011)”. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah apakah tepat keputusan ... -
KESESUAIAN PELAKSANAAN AKAD RAHN DENGAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NOMOR 25/DSNMUI/ III/2002 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH KUSUMANEGARA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-11)Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum syariah. Operasional pegadaian syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) ... -
Kesesuaian Pengaturan Pembukaan Kembali Penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut Hukum Acara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah mengenai kesesuaian pengaturan pembukaan kembali penyidikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditinjau menurut hukum acara pidana. ... -
Kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengimplementasikan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Universitas Islam Indonesia, 2008)Judul Skripsi ini mengenai Kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mengimplementasikan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah ... -
KETATAAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM TRANSAKSI REVERSE REPURCHASE AGREEMENT (REVERSE REPO) BAGI PERBANKAN (Studi Kasus: Transaksi Reverse Repo antara Bank Maluku dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-25)Pembangunan sektor perekonomian nasional merupakan salah satu fokus dalam rangka melaksanakan program pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah adalah mengembangkan industri perbankan. Perkembangan dalam sektor ... -
Ketepatan Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pada beberapa kasus, penyandang disabilitas intelektual ditemukan memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Demi memberikan keadilan bagi para korban maupun ... -
KETEPATAN PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-18)Penelitian yang berjudul “Ketepatan Penentuan Pasar Bersangkutan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Layanan IndiHome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apa fakta-fakta ... -
Ketepatan Penerapan Kompetensi Absolut terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa oleh Komisi Pemilihan Umum (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Nomor :757/pdt.g/2022/PN.JKT PST)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst, mempertanyakan kompetensi absolut pengadilan negeri dalam mengadili putusan tersebut karena gugatan yang ... -
KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA JUAL BELI ONLINE (Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.Yk)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15) -
KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Industri penerbangan membutuhkan manusia sebagai pihak yang menjalankan kegiatan di industri penerbangan karena itulah hukum diperlukan untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum dalam penegakannya harus ... -
Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya
(UII Yogyakarta, 2016-01-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya. Rumusan masalah yaitu: perlu atau tidak tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dibuktikan ... -
Keterkaitan Fatwa MUI No 33 Tahun 2018 Tentang Measle Rubella Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa MUI No 33 Tahun 2018 tentang measle rubella ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: Bagaimana ... -
KETETAPAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK (StudiPutusanPerkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22) -
Ketidakseimbangan Kedudukan Antara Franchisor Dan Franchisee Dalam Pelaksanaan Franchise Agreement
(Universitas Islam Indonesia, 2008)Studi ini bertujuan untuk mengetahui ketidakseimbangan kedudukan antara franchisor (pewaralaba) dan franchisee (terwaralaba) dalam pelaksanaan franchise agreement (perjanjian waralaba). Karena dalam pelaksanaannya kebanyakan ...