KETEPATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA SEMARANG NOMOR 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011

Abstract

Industri penerbangan membutuhkan manusia sebagai pihak yang menjalankan kegiatan di industri penerbangan karena itulah hukum diperlukan untuk mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum dalam penegakannya harus memperhatikan suatu penerapan asas hukum. Asas ini berfungsi sebagai penyelesai konflik serta menjaga konsistensi dalam sistem hukum. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkadang menjadi alasan asas hukum belum dapat diterapkan dalam memutus suatu perkara atau konflik. Sebagai contoh, kasus hilangnya bagasi penumpang Lion Air milik Herlina Sunarti. Putsan yang diberikan BPSK kota Semarang menghukum Lion Air berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penjelasan inilah, terdapat suatu permasalahan mengenai tepatkah pertimbangan putusan BPSK kota Semarang dalam perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 dari perspektif hukum penerbangan Indonesia? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan melakukan membaca, mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mengetahui fakta mengenai penerapan asas hukum yang berlaku di Indonesia dalam putusan BPSK. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan majelis BPSK nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 yang ada di Kota Semarang majelis BPSK belum menerapkan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Asas yang belum diterapkan dalam putusan yang diberikan oleh majelis BPSK kota Semarang yakni asas lex specialis derogat legi generali. BPSK kota Semarang dalam pertimbangan hukumnya memberikan putusan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan suatu aturan umum/lex generali dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh Lion Air seharusnya BPSK kota Semarang dalam memberikan putusan terhadap perkara nomor 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/X/2011 menggunakan UU Penerbangan dan peraturan pelaksananya yakni PP Angkutaan Udara yang masih berlaku pada saat perkara ini terjadi sebagai aturan khusus/lex specialis.