Browsing Law by Title
Now showing items 656-675 of 2504
-
Kedudukan Hukum dfan Pengawasan Peraturan Desa Dalam Konsep Otonomi Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(UII Yogyakarta, 2016-03-07)Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mencantumkan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan alasan masih mengakui peraturan desa dalam hierarki ... -
Kedudukan Hukum Firma Sebagai Termohon Dalam Perkara Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-26)Studi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan hukum terhadap Firma mengenai kedudukan hukum Firma sebagai termohon yang diajukan dalam perkara Kepailitan oleh para Pemohon Kepailitan (Kreditor). Tujuannya adalah mengetahui ... -
Kedudukan Hukum Firma Sebagai Termohon Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 156/PK/PDT.SUS./2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-23)Studi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan hukum terhadap Firma mengenai kedudukan hukum Firma sebagai termohon yang diajukan dalam perkara Kepailitan oleh para Pemohon Kepailitan (Kreditor). Tujuannya adalah mengetahui ... -
KEDUDUKAN HUKUM HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Hukum Harta Bersama setelah terjadinya perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam ... -
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-06)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS DALAM PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit terdapat perbuatan hukum didalamnya yaitu salah satunya adalah dengan membagikan boedel palit kepada para kreditor-kreditor. Pemegang Polis disini kerap kali dijadikan ... -
Kedudukan Hukum PT. Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin Oleh Pihak Ketiga
(2020)PT. Inter Sport Marketing yang selanjutnya disebut PT. ISM adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan menjadi salah satu penerima lisensi atau telah mendapat izin resmi dari FIFA untuk menayangkan siaran Piala ... -
Kedudukan Hukum Seorang Anak dari Pernikahan Beda Agama menurut Agama Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Indonesia sebagai negara multi agama begitu pula dengan kehidupan sosial yang majemuk mengakibatkan terjadinya pergaulan multi etnis yang tak jarang berakhir ke jenjang pernikahan. Pernikahan beda agama merupakan hal ... -
Kedudukan Intelijen Dalam Negara Demokrasi Menurut
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-09)Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi ... -
Kedudukan Intelijen dalam Negara Demokrasi Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011
(Univesitas Islam Indonesia, 2017)Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi ... -
KEDUDUKAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi ... -
KEDUDUKAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi ... -
KEDUDUKAN JAMINAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BPR SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penelitian yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara realita dan idealita atas fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Realitanya pada BPR Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta ... -
KEDUDUKAN JUJURAN DALAM PROSESI ADAT BUGIS PERANTAU DI KUTAI KARTANEGARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana prosesi jujuran dalam perkawinan adat Bugis perantau di Kutai Kartanegara dalam perspektif hukum Islam beserta kedudukan dan akibat hukum dari harta jujuran tersebut dalam ... -
Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana pada Kasus Richard Eliezer
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Justice Collaborator dalam peradilan pidana pembunuhan berencana dan mengetahui apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan ... -
Kedudukan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan dan Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen Uud 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-23)UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 tahap, yang dalam perubahan tersebut terjadi pergeseran mendasar menganai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, pasca perubahan ... -
Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor Xxv Tahun 1966 Di Dalam Negara Demokrasi Pasca Reformasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-03)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXV/MPRS/1966 di dalam negara demokrasi pasca reformasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ...