Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2941-2960 of 3376
-
PERTANGGUNG JAWABAN PEMEGANG KUASA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PENERIMA FIDUSIA AKIBAT KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia kepada penerima fidusia akibat keterlambatan pendaftaran jaminan, karena ketika jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan ... -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TASIKMALAYA (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah masih terdapat masalah didalamnya. Pemungutan Pajak yang dilakukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya masih belum berjalan ... -
PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA TABA TERUNJAM KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PERANGAKAT DESA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah diketahui mengatur tentang proses pengangkatan Perangkat Desa. Ada yang berbeda dalam ... -
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN UMBULHARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS D.I YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan sesuai dengan Pasal 21 disebutkan bahwa kecamatan lebih dikhususkan dalam bidang pembinaan desa/kelurahan termasuk pembinaan pemerintahan desa, kemasyarakatan ... -
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999, UU NO. 32 TAHUN 2004 DAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana implementasi dari konsep negara hukum ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ... -
KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kedudukan Amicus Curiae pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait putusan nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng pada kasus Prita Mulyasari. Metode ... -
URGENSI PENATAAN ULANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)Penelitian tentang “Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Refromasi” mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hak angket ... -
RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING BUMN PADA SEKTOR PERBANKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-23)Skripsi ini membahas mengenai rencana pemerintah untuk membentuk Holding BUMN sektor perbankan. Pembentukan Holding BUMN sektor perbankan dapat memunculkan beberapa potensi hukum, salah satunya berpotensi bertentangan ... -
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM LAYANAN APLIKASI MANDIRI ONLINE (Studi Kasus di PT Bank Mandiri Kantor Cabang Area Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam layanan mandiri online dan mekanisme ... -
PERPANJANGAN HAK GUNA USAHAPT SUNNYMAS PRIMA AGUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 DI KABUPATEN BINTAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Penelitian ini berjudul Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Sunnymas Prima Agung Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 di Kabupaten Bintan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisi yakni ... -
KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-15)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya beberapa saat lalu KPK menetapkan Pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA INDUK PERUSAHAAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-15)Pesatnya perkembangan zaman memunculkan fenomena dalam dunia bisnis, salah satunya adalah berdirinya perusahan-perusahaan grup yang menguasai perekonomian pada suatu negara. Besarnya kapasitas perusahaan menuntut perusahaan ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MILIK OLEH WARGA NEGARA ASING
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Praktek penguasaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing melalui perjanjian nominee memberikan kemungkinan bagi warga negara asing memiliki hak milik atas tanah yang jelas dilarang oleh UUPA dengan cara melakukan ... -
PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR (Studi Kasus PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Tirta Fresindo Jaya)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13) -
implentasi dana desa kembang kerang kecamatan aikimel kabupaten lombok timur tahun 2016 menurut peraturan mentri desa nomor 21 tahun 2015
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-17)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi dana desa kembang kerang kecamatan aikmel kabupaten lombok timur taun 2016 menurut peraturan menteri desa nomor 21 tahun 2015 dilaksanakan di desa kembang ... -
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM HAL PARIWISATA SETELAH LAHIRNYA UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)Peneltian ini mengkaji tentang “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Pemrintah Kabupaten Bantul Dalam Hal Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Ada dua ... -
LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Lex Sportiva merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepakbola ... -
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)Indonesia memiliki berbagai budaya yang terdapat disetiap belahan wilayahnya, salah satunya adalah budaya dalam menurunkan warisan, di adat Minangkabau warisan yang diturunkan menggunakan sitem matrilinial yaitu menarik ... -
i TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Data pribadi nasabah merupakan bagian dari rahasia bank yang belakangan ini menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Beberapa kasus menunjukan pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KREDITUR PADA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ONLINE (Dalam Hal Terdapat Ketidaksesuaian Nilai Objek Jaminan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online (dalam Hal Terdapat Ketidaksesuaian Nilai Objek Jaminan)” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakin bagaimana ...