Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2961-2980 of 3376
-
KEWENANGAN KREDITOR PESERTA SINDIKASI DALAM MELAKUKAN GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP DEBITOR TANPA MELALUI AGEN FASILITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Terdapat putusan yang sangat berbeda mengenai kewenangan kreditor sindikasi seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 27/Pdt.G/2011/PN ... -
PERLINDUNGAN HAK CIPTA POTRET DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGGUNAAN POTRET UNTUK VIDEO KLIP AKAD PAYUNG TEDUH)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09) -
PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM KPPU DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PENETAPAN HARGA DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLEUM GAS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13) -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR GUNUNG MURIA DI KABUPATEN KUDUS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap izin pemanfaatan sumber daya air Gunung Muria di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan ... -
UPAYA PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menurunkan tingkat peredaran minuman berlkohol di ... -
PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 PASAL 225 AYAT (1) DI KECAMATAN KALASAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Penelitian ini berjudul Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Kalasan. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana peran camat ... -
PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIAKAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosari)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 1992-12-22)Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan mediator dalam rangka ... -
PENGISIAN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH DESA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-09)Pengisian perangkat desa merupakan agenda rutin yang biasa digelar dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan desa. Hal ini merupakan wujud demokrasi lokal, yaitu pelaksanaan demokrasi pada tingkat desa, ... -
PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016-2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)ABSTRAK Penelitian yang berjudul “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Keuangan Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2017” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni bagaimana ... -
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA SOROPATEN KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi negara Indonesia terutama di desa. BUM Desa diatur di dalam Undang-Undang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas ... -
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PELAKSANAAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIBAWAH HARGA WAJAR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan terhadap pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan dan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh debitor selaku pemilik barang jaminan apabila barang ... -
PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MAGELANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-17)Negara sebagai subyek hukum utama yang juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal ini penyandang disabilitas ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN INDIKATOR DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review terhadap produk hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya 4 Perppu dalam jangka waktu 3 tahun ... -
PENGATURAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAATAN PERUSAHAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implikasinya terhadap ketaatan perusahaan, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP KETIDAKBENARAN ISI PROSPEKTUS PADA TAHAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor berkaitan dengan adanya ketidakbenaran isi prospektus pada tahap penawaran umum perdana saham. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI GOJEK ATAS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PELAKU DRIVER OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan tanggal 22 Juni 2009 memunculkan perspektif baru dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi ... -
TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM PENYELENGGARAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG BERDAMPAK KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu jalan bagi debitor untuk menghindari kepailitan. Bagi debitor, mendapat status pailit dapat berdampak buruk bagi usahanya dimasa mendatang, sehingga PKPU menjadi ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI OBSTRUCTION OF JUSTICE SEBAGAI DELIK KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-10)Peneltian ini mengkaji tentang “Kebijakan Kriminalisasi Obstruction of Justice Sebagai Delik Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam ... -
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-15)Peneltian ini mengkaji tentang “Sistem Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Dan Pencucian Uang”. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama apa yang menjadi perbedaan antara sistem pembalikan beban ...