Search
Now showing items 1-10 of 14
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENETAPKAN INDIKATOR DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan Judicial Review terhadap produk hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dengan dikeluarkannya 4 Perppu dalam jangka waktu 3 tahun ...
URGENSI PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)
Pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara oleh lembaga negara atau lembaga birokrasi publik sudah seharusnya menjadi perhatian penting bagi Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya penambahan Constitusional Complaint dalam ...
Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 34/PUU-XI/2013
(UII Yogyakarta, 2015-12-31)
Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman membuat terobosan terbaru terkait dengan permohonon pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berisi aturan tentng permohonan peninjauan kembali (PK) ...
Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi
(UII, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Dimana dalam penyelesaiannya terdapat berbagai penafsiran dan juga
prob ...
REDESAIN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (Studi Terhadap Legal Standing Para Pemohon dan Termohon)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)
Pasca reformasi dan Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945, dinamika ketatanegaraan mengenai lembaga negara berkembang pesat sehingga tak jarang menimbulkan persengketaan. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi ...
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/XII-PU/2015 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PILKADA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)
Jumanto dan Fathur Rosyid yang ingin mencalonkan diri mereka sebagai calon pemimpin kepala daerah di daerah mereka masing-masing tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin kepala daerah mereka dikarenakan mereka ...
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG HAK IMUNITAS DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR,DPR,DPD,dan DPRD
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-14)
Sejumlah pasal menjadi sorotan dalam revisi UU MD3 salah satunya pasal
tentang hak imunitas Dewan, dimana pada UU sebelumnya, UU Nomor 17
Tahun 2014 di dalam Pasal 245 ayat (1) juga diatur mengenai hak imunitas
yang ...
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)
Sistem Pemilukada yang ada di Provinsi Papua yang berbeda dengan sistem
Pemilukada di provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, seorang bakal calon kepala
dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ...
Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 PUU- XV/ 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)
Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa
Negara. Namun keberadaan rokok menjadi hal yang dilematis, karena di balik
keuntungan ekonomis rokok membawa dampak negatif bagi kesehatan. ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71-0310/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-12)
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : Mengapa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian ...