Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 2046-2065 of 2504
-
POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 9 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-18)Munculnya Pasal 9 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan salah satu wujud dan implementasi dari konsep demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal demikian ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERHADAP PEMANGGILAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (Studi Terhadap Pasal 245 UU NO.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU NO.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAIN TERHADAP PIHAK YANG MERENDAHKAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (STUDI TERHADAP PASAL 122 HURUF K UU NO.2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-11)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG PEMANGGILAN PAKSA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) KEPADA SETIAP ORANG DALAM RAPAT DPR. (Studi Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/UUMD3)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-15)Penelitian ini menganalisis secara normatif yuridis terkait dengan pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada setiap orang dalam rapat DPR sebagai mana yang ada dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia ... -
POLITIK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH: STUDI ATAS UU PEMERINTAHAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XIV/2016
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Amanat Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi atau gubernur berwenang membatalkan Perda dianulir oleh MK melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 ... -
POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian dengan judul “Politik Hukum Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” ini berisi 2 (dua) buah rumusan ... -
POLITIK HUKUM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Analisis Bab Penanggulangan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonomi, dan sosial karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan negara. Aksi terorisme sekarang ini telah berkembang ... -
Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara ... -
THE POSITION OF CESSIONARIS TO FULFILL THE REQUIREMENT OF MINIMUM 2 CREDITORS IN BANKRUPTCY PETITION
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-18)Debt is a common matter for a company to have it. Insolvency is a condition where a company cannot pay their debt. In the insolvency condition, a company can stated bankrupt. Bankruptcy is a mass execution which comes from ... -
Potensi Pengaturan Leniency Program Sebagai Penegakkan Hukum Terhadap Kartel di Indonesia (Perbandingan Leniency Program di Jepang)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penulisan ini didasari oleh permasalahan yang dialami oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam mengungkapkan adanya dari praktik kartel. Kartel adalah tindakan pelanggaran hukum yang berat karena perjanjian ... -
Potensi Praktik Monopoli Akuisisi Saham PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia Tbk
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Akuisisi saham PT Holcim Indonesia oleh PT Semen Indonesia Tbk terbukti menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar, namum bagaimana potensi praktek monopoli setelah akuisisi yang dilakukan PT Semen Indonesia Tbk terhadap ... -
Pra Rancangan Pabrik Tetrahydrofuran Dari 1,4 Butanediol Kapasitas Produksi 15.000 Ton/Tahun
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Pre planning of Tetrahydrofuran factory of gas phase reaction process with capacities 15.000 ton/year is intended to fulfill requirement of Tetrahydrofuran which increase progressively, but until now there are ... -
Praktek Jual Beli Barang Tiruan Dari Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Dalam praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta, penjual tidak memberitahukan dengan detail terkait dengan kualitas barang yang dijualnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pembelinya. Selain itu, menurut ... -
Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk menganalisa dan menentukan bentuk praktek layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam, dan keabsahan kontrak layanan jasa penulisan ... -
Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-06)Studi ini bertujuan untuk menganalisa dan menentukan bentuk praktek layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam, dan keabsahan kontrak layanan jasa penulisan ... -
PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk menganalisa dan menentukan bentuk praktek layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam, dan keabsahan kontrak layanan jasa penulisan ... -
Praktek Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Yogyakarta (Studi beberapa kasus di Polresta Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui praktek penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di Yogyakarta dan ... -
PRAKTIK PENGESAMPINGAN PERKARA PIDANA DENGAN ALASAN DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-05)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: ... -
PRAKTIK PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA (STUDI KASUS DI DAERAH HUKUM PENGADILAN SLEMAN)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-12)Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selama proses pemeriksaan dititipkan pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Praktik ... -
PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya banyaknya kasus dimana whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, ...