Search
Now showing items 41-50 of 62
KEDUDUKAN DAN PERAN DPD RI SEBAGAI LEGISLATIVE PARTNER DALAM SISTEM PARLEMEN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-02-20)
Penelitian ini merupakan library research yang mengkaji tentang kedudukan dan
peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai new chamber dalam parlemen
Indonesia. Dimana secara konstitusional sistem parlemen tidak lagi ...
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BPJS KESEHATAN CABANG JEMBER KEPADA PT. KURNIA SAKTI SEJATI (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-05)
Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perudahaan lain telah diatur di
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2014-05-03)
Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing salah satunya telah diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Adanya peraturan tersebut dikarenakan agar hak dan kewajiban para ...
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-11-29)
Undang-undang yang mengatur kepailitan di Indonesia dapat begitu
mudahnya menyatakan pailit kepada debitor yang tidak membayar utang kepada
para kreditornya. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena Undang-Undang
Nomor ...
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA (LOD DIY) TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN BLSM DI YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-21)
Bantuan Langsung Sementara (BLSM) merupakan kebijakan pemerintah
dalam ranglta ltompensasi atas kenaikan harga (BBM). Namun ketika penyaluran
dana BLSM tidalt berjalan sebagai mestinya. Ombudsman Daerah dituntut ...
PERGESERAN KEKUASAAN; STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2014-01-04)
Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam negara yang mengusung tema
demokrasi. Ketat dengan perspektif perimbangan kekuasaan (check and balances), lembaga
ini dibentuk untuk menafsirkan konstitusi. Di Indonesia, ...
PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-07)
Salah satu kewenangan MK adalah inenguji konstitisioilalitas undang-undang
terhadap UUD 1945. Kewenangan ini, diilhaini dari berbagai praktik penyiinpangan
undang-undang terhadap UUD 1945. Dalanl perjalanannya, MK ...
KEABSAHAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL PASCA BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-01)
Peraturan Derah Kabupated Kota merupakan peram perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupated Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Waliiota. Keabsahan suatu Perda dilihat dari segi ...
VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM 2014 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)
Suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya tidak terlepas dari
pemilihan umum yang mana untuk mengukur sistem demokrasi itu tumbuh
berkembang di negara yang menganutnya tentulah dengan pemilihan umum,
ketika ...
KEDUDUKAN PERATURAN DESA SEBELUM DAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-07-04)
Penelitian ini mengkaji kedudukan Peraturan Desa setelah lahirnya Undang-undang
Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan implikasi ...