Search
Now showing items 31-40 of 94
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2004-2009 )
(Universitas Islam Indonesia, 2011-08-13)
Latar belakang penulisan Tesis ini adalah pada tanggal 7 Juli 2008
dalam Rapat Paripurna, DPRD menyampaikan keputusan berupa
Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
Akhir Masa Jabatan Bupati ...
PERKEMBANGAN PEMEKARAN WILAYAH PASCA REFORMASI (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HUKUM)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-02)
Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih
dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat
pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan ...
IMPLEMENTASI PENGAWASAN FUNGSIONAL Dl PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2011-04-23)
Keberadaan Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai lembaga pengawasan
fungsional internal di daerah merupakan tindak lanjut PP No. 79 Tahun 2005 sebagai
amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI DAERAH (STUDI PERBANDINGAN MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 32 TAHUN 2004)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-06-05)
Perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem
perwakilan ke sistem pemilihan langsung merupakan suatu kemajuan signifikan
bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Perubahan ...
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2011-10-06)
Latar belakang daripada Penulisan Hukum/Tesis ini adalah bahwa
be;bagai macam produk Peraturan Daerah yang telah banyak dihasilkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun salah satu
Peraturan ...
ANALISIS YURIDIS MATERI MUATAN PASAL 113 UU NO. 36 TAHUN2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP UUD 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2011-05-05)
Penelitian ini berjudul: ANALISIS YtTRIDIS MATERI MUATAN
PASAL 113 UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengujian ...
Politik Hukum HAM Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Atas Masalah Hukum Kehutanan dan Pencemaran Limbah Tambang)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-06-06)
Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 9 ayat (3) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan ...
PENEMBAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI DITINJAU DARI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-08-09)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui penembakan tersangka tindak pidana oleh
penyidik POLRI ditinjau dari asas presumption of innocence. Rumusan masalah
yang diajukan yaitu: Bagaimana ketentuan undang-undang mengenai ...
PENERAPAN METODE REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-12-24)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan respon atas gerakan
reformasi yang diharapkan dapat mengakomodasi harapan perubahan paradigma
pemerintahan ...
PERANAN SERIKAT BURUH UNTUK MELINDUNGI BURUH DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-07-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Serikat Buruh
dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kota Yogyakarta dan juga untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang selama ini mempengaruhi ...