Search
Now showing items 21-30 of 94
HAK PILIH TNI DAN POLRI DALAM PEMILU DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)
Pemilihan Umurn yang demokratis adalah pemilu yang dapat
memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memberikan suaranya,
tidak terkecuali bagi anggota TNI dan Polri. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan
rakyat ...
IMPLEMENTASI DESENTRALISASI BIDANG PENDlDlKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO : 13 TAHUN 2006 TlNGKAT SD DAN SLTP Dl KABUPATEN PAMEKASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-22)
Implementasi Desentralisasi Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2006 Tingkat SD Dan SLTP Di Kabupaten Pamekasan. Tesis Yogyakarta :
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ...
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN DAN PENGATURAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2004-2009)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-03)
Gerakan reformasi 1998 melahirkan Amandemen UUD 1945 sudah
empat kali dan diantara hasil amandemen UUD 1945 itu adalah melahirkan
anggaran APBN untuk pendidikan minimal 20%. Betapa pentingnya pendidikan
bagi kemajuan ...
PERGESERAN KEKUASAAN LEGISLASI DARI EKSEKUTIF KE LEGISLATIF DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI KABUPATEN MAGELANG MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004
(Universitas Islam Indonesia, 2011-03-22)
Gerakan reforrnasi 1998 telah membawa angin perubahan dalarn penyelenggraan
Pemerintahan di Indonesia, sistem Pemerintahan yang sentralistik dengan UU No, 5
tahun 1 974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah digantikan ...
PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-11)
Kelembagaan organisasi publik merupakan aspek yang sangat penting
dalam menopang peran dan fungsi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.
Karena sedemikian pentingnya arti organisasi sebagai bagian pokok dari ...
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGURUSAN KEKAYAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER STUDI KASUS PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER CV. WUKIR JAYA MAKMUR
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-02-05)
Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati adalah Persekutuan
Komanditer, dalam hubungan antara para sekutu dapat saja timbul permsalahan
yang tidak dapat diselesaikan diantara sekutu dan berlanjut kepada gugatan ...
BENTURAN KEPENTINGAN PEMOHON PAILIT DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-04-04)
Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini merupakan penyempurnaan dari ...
PENIPUAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011)
Tesis ini mengkaji permasalahan: Pertama, pertimbangan hukum apakah yang menjadi
landasan Hakim dalam melakukan pembatalan perjanjian jual beli yang disebabkan
karena adanya penipuan. Kedua, bagaimanakah akibat hukum ...
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelanggaran terhadap hakhak
asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran
terhadap hak-hak asasi perempuan dibidang kesehatan (hak-hak kesehatan
r ...
KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-05-28)
Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingk~~ngaPne merintah Kota
Yogyakarta tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini disebabkan, tl~ntutan bahwa
pemerintah sebagai eksekutif harus dapat memberikan pelayanan dalam sernua
sektor ...