Browsing Thesis by Title
Now showing items 3252-3271 of 3826
-
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-04-17)Korupsi adalah sebuah kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi dan sosial sehingga perlu penanganan oleh penegak hukum secara efektif dan sistematis. Efektifitas tersebut menyangkut pola bekerjanya aparat penegak hukum ... -
Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf E Tentang Kewajiban Partai Politik)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latar belakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana ... -
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf e Tentang Kewajiban Partai Politik)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latarbelakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (STUDI PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-07)Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat khususnya yanga da di desa. Karena selama ini pengaturan pemerintahan desa ‘hanya’ disisipkan pada undang-undang Pemerintahan ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA STUDI PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-07)Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat khususnya yanga da di desa. Karena selama ini pengaturan pemerintahan desa ‘hanya’ disisipkan pada undang-undang Pemerintahan ... -
Politik Hukum Pencalonan Satu Paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi di Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-25)Politik hukum pengaturan pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa, pengaturan Pilkada di tahun 2014 merupakan tahun yang penuh drama dalam sejarah pembahasan undang-undang Pilkada di Indonesia. Eksistensi ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 33 UUD 1945 (Studi Hermeneutika Hukum Terhadap Klausula “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-01-14)Pengertian “Dikuasai oleh Negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yaitu (1) Negara merumuskan kebijaksanaan (beleid); (2) Negara melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad); ... -
Politik Hukum Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu(Paw) Anggota DPR Oleh Partai Politik : (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014).
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini berjudul Politik Hukum Pengaturan Pemberhentian Antar Waktu(Paw) Anggota DPR Oleh Partai Politik : (Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014). ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif mengenai politik hukum pengaturan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. ... -
Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-10)Politik hukum pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak sepenuhnya mengatur dan melepas pengelolaan zakat dari terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan ... -
POLITIK HUKUM PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA (Studi tentang Penetapan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui politik hukum penyederhanan sistem kepartaian yang ada di Indonesia sejak era reformasi hingga sekarang serta menganalisis konfigurasi penentuan besaran presentase ... -
Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
(Universitas Islam Indonesia, 2022-01-20)Tidak dapat dipungkiri bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani dan nelayan merupakan produk politik, oleh karena perda tersebut merupakan produk politik maka sudah tentu ... -
Politik Hukum Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-01)Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pemerintah dan DPR bergegas Melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan dalih ... -
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011)Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pelanggaran terhadap hakhak asasi manusia (HAM) kaum perempuan di Indonesia khususnya pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan dibidang kesehatan (hak-hak kesehatan r ... -
POLITIK HUKUM PERTANAHAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMER 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Terhadap Sultan Ground dan Paku Alaman Ground)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-15) -
Politik Hukum Perubahan Pengaturan Dana Alokasi Umum Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perubahan pengaturan DAU menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengajukan dua ... -
Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-02)Penelitian ini menarik untuk dikaji disebabkan memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perubahan pengaturan jenis retribusi perizinan tertentu yang termuat pada peraturan perundang-undangan yang ... -
Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Cyberflashing merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO) menggunakan media elektronik yang banyak terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Cyberflashing banyak terjadi pada kamu perempuan ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan ... -
Politik Hukum Rencana Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara dari Provinsi Sumatera Utara
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penulisan tesis ini menganalisi tentang politik hukum rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Mengingat politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia secara ...