Journal | Jurnal: Recent submissions
Now showing items 21-35 of 35
-
Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada
(Lex Renaissance, 2020-07)Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ... -
Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini meneliti tentang jual beli hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual notariil di Kabupaten Magelang. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama, apa yang menjadi pertimbangan Kantor Badan Pertanahan ... -
Pelindungan Hukum Atas Perbuatan Adaptasi Naskah Yang Dilakukan Oleh Sutradara Dalam Pertunjukan Teater
(Lex Renaissance, 2020-07)tudi ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum hak cipta di Indonesia. Objek kajian yang diteliti adalah naskah teater yang diadaptasikan oleh sutradara dalam suatu petunjukan teater di Yogyakarta. Rumusan masalah ... -
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam optimalisasi pemungutan Pemungutan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mewujudkan kepastian hukum di ... -
Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Notaris dalam pembuatan akta harus selalu memenuhi keinginan penghadap dalam pmbuatan akta, kemudian menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ... -
Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Di Batalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi
(Lex Renaissance, 2020-07)Studi ini bertujuan untuk menganalisis status hukum peraturan pelaksana Undang-Undang pasca Undang-Undangnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah peraturan pelaksana tersebut masih berkekuatan hukum mengikat atau ... -
Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara
(Lex Renaissance, 2020-07)Kajian ini dititikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dalam penelitian untuk mengkaji dua hal, pertama tanggung ... -
Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran platform media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hukum yang mengatur pengawasan ... -
Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ... -
Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina dan PT. PLN melawan Karaha Bodas Company)
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini mengkaji bagaimana kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membatalkan putusan arbitrase di Jenewa, Swiss yang bersifat final, mengikat dan dapat dijalankan dalam penyelesaian sengketa ... -
Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pembaruan hukum dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi yang cenderung masif dan terselubung. Kajian ini hendak menjangkau formulasi pengaturan pengungkapan perkara ... -
The Authority of the Indonesian Public Prosecutor to Propose A Judicial Review
(Intellectual Edge Consultancy SDN Bhd., 2020-12)Generally, practice in Indonesian judiciary system, court proceeding will finally be finished in Supreme Court level. However, Indonesian law permits the extraordinary legal effort of judicial review (peninjauan Kembali ... -
Ineffective and Inhumane: Time to End Indonesia’s Death Penalty for Drug Traffickers
(International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 13, Issue 7, 2020-08)To eradicate the number of illicit drug trafficking, Indonesian Law No. 35 of 2009 provides a deterrent approach of punishment through death penalty. However, most countries and regional treaties have abolished death ... -
The obligation to use Indonesian Language in the Formation of Contract with Foreign Investor: Problems and the Need to Amend the Indonesian Law No. 24 of 2009
(Researchers World - Journal of Arts, Science, and Commerce, 2019-04)Language in international business contracts is very important. Determination of language is freedom to contract of the parties. The use of Indonesian language in contract is regulated under Law 24/2009 and Law 2/2014. The ...