Browsing by Author "Dr. Ridwan, S.H., M.Hum."
Now showing items 1-10 of 10
-
Analisis Potensi Maladministrasi Dalam Kebijakan Program Kartu Prakerja
16410140 MIFTAH HAKIM FADHOLLAH (Universitas Islam Indonesia, 2020)Program Kartu Prakerja merupakan program unggulan Presiden Joko Widodo dalam rangka mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi dan ... -
FUNGSI NOTARIS DALAM MEMBERIKAN LEGALISASI ATAS AKTA DI BAWAH TANGAN
Ari Arfianto, 17921032 S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2019-11-27)bawah tangan. Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini ialah sebagai berikut Pertama apa fungsi notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya, Kedua bagaimana kekuatan pembuktian akta di bawah ... -
Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil
TAUFIK (Universitas Islam Indonesia, 2022-01-20)Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil. Permasalahan yang ingin dijawab adalah Apakah ... -
INDEPENDENSI HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DI INDONESIA
NIKI WIJAYANTI, 16912068 S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-25)Hingga saat ini sektor perpajakan masih menjadi kontributor pendapatan terbesar negara. Tentunya target penerimaan pajak ini akan selalu meningkat seiring meningkatnya pula kebutuhan modal dalam pelaksanaan tugas-tugas ... -
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Analisis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017)
WAHID ABDUR ROKHIM, 14912114 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, lahir dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudakan ... -
PENGAJUAN CUTI DALAM KEADAAN MENDESAK BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Nurokhman, 16921061 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengajuan cuti dalam keadaaan mendesak bagi Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. pokok permasalahan yang pertama mengenai tolak ukur pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, ... -
Pengaruh Label Ramah Lingkungan Dan Efektivitas Yang Dirasakan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Ramah Lingkungan
ULVA ARSYISTAWA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-10-24)Penelitian tentang green marketing telah dilakukan secara ekstensif, namun peneliti menemukan beberapa faktor yang memengaruhi konsumen terhadap pembelian produk ramah lingkungan yang masih sedikit dieksplorasi, terutama ... -
Praktek Administrasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dikaitkan dengan Praktek PPAT dalam Pertanggungjawaban Pengenaan Pajak BPHTB di Kabupaten Magelang
18921070 Rinaldy Prabuningtyas (Universitas Islam Indonesia, 2020)Tesis ini meneliti tentang “Praktek Administrasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dikaitkan dengan Praktek Notaris PPAT dalam Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ... -
Problematika Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Yang Melebihi Batas Kewajaran Di Kabupaten Klaten
Nur Alfiah Hamzah (Universitas Islam Indonesia, 2020-10-09)Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis mengenai problematika penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta oleh notaris yang melebihi batas kewajaran di kabupaten klaten. Penelitian ini dilakukan menggunakan ... -
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Transparan Dan Akuntabel Di Kabupaten Sleman
EKA FEBRIYANA (Universitas Islam Indonesia, 2021-07-22)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang tidak transparan dan akuntabel serta faktor-faktor penyebab terjadinya pembuatan Akta Jual Beli yang tidak transparan ...