Browsing by Title
Now showing items 15613-15632 of 50131
-
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam ... -
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam perwakafan ... -
Hak Cuti Melahirkan Pada Ruu Kesejahteraan Ibu Dan Anak Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī’ah Ibnu ‘Āsyūr
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-10-19)Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga merupakan sisi yang paling banyak persingunggan antara fiqih dan kehidupan manusia. Sehingga diperlukan sebuah konsep yang tepat, agar semua fungsi, peran dan ... -
HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA MADINAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-01)Islam dengan segala aspeknya, termasuk hukumnya diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang sempurna yang diridhai oleb-Nya serta diyakini kebenarannya oleh kawn Muslim yang beriman, yang telah pernah dilaksanakan dengan ... -
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana ... -
Hak dan Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Suami Terpidana Kurungan dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pernikahan atau perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan keterikatan yang bersifat suci ... -
HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-24)Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak kita sekarang adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu patut berhati-hati dan peduli akan masa depan ... -
Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil
(Universitas Islam Indonesia, 2022-01-20)Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil. Permasalahan yang ingin dijawab adalah Apakah ... -
HAK INISIATIF ANGGOTA DPRlD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-09)Fakta yang ada inenunjukkan kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY selama dua periode yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 cenderung rendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kinerja dan ... -
Hak Kekayaan Intelektual, World Intellectual Property Organization (WIPO)
(Universitas Islam Indonesia, 2020) -
Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pada penelitian ini, membahas tentang kedudukan pencipta musik yang ingin melarang musisi lainnya untuk membawakan karya ciptaannya serta peran LMK yang dapat menggantikan kedudukan pencipta sebagai pemegang hak cipta ... -
HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-03)Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam prakitinya, ditemukan ... -
HAK MONONOPOLI BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
(Universitas Islam Indonesia, 2013-11-09)Monopoli dan/atau pemusatan kegiatanl oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal ini merupakan syarat ... -
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga. Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ... -
HAK PILIH TNI DAN POLRI DALAM PEMILU DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2011-01-29)Pemilihan Umurn yang demokratis adalah pemilu yang dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memberikan suaranya, tidak terkecuali bagi anggota TNI dan Polri. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat ... -
Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
(UII, 2016)Indonesia sebagai salah 1 (satu) negara demokrasi secara eksplisit telah mengakui sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Indonesia adalah negara ... -
Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Indonesia sebagai salah 1 (satu) negara demokrasi secara eksplisit telah mengakui sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Indonesia adalah negara ...