Now showing items 21-30 of 171
HUBUNGAN TARIK-MENARIK ANTARA ASAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY) DENGAN ASAS KEADILAN (SUBSTANTIAL JUSTICE) DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTlTUSl
(Universitas Islam Indonesia, 2010-04-16)
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-04-27)
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-08-04)
Dalam ha1 pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hakekat dan
kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang diamanatkan oleh
UUD RI 1945 pasal30, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan ...
PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Terhadap Putusan Uji Materiil Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi YudisiaI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31)
Baik secara konstitusional maupun berdasarkan Kedudukan dan
Kewenangan Mahkamah Komstitusi yang dirnuat dalam Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2003 mempunyai wewenang untuk melakukan uji materiil
terhadap Undang-undang Nomor ...
KONSEKUENSI KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIIL PASAL 214 W NO.10 TAHUN 2008 TENTANG PEMlLIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP HAK POLITIK PEREMPUAN
(Universitas Islam Indonesia, 2010-07-31)
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Terhadap Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, Putusan MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan MK No. S/PUU-V/2007, Putusan MK No. 22- 24/PUU-VI/2008 Dan Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-08-28)
Penelitian ini adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah
Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekauatan
eksekutorial putusan Mahakarnh Konstitusi dalam rangka menjaga kemurnian
k ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN/KONSUMEN LISTRIK DALAM PELAYANAN KETENAGALISTRIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2010)
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BANK DALAM LIKUIDASI STUDI KASUS PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (dalam likuidasi)
(Universitas Islam Indonesia, 2010)
Sebagaimana diketahui Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberi kewenangan tunggal kepada Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan ...
KEKUATAN MENGIKATNYA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) MENURUT HUKUM KONTRAK DI INDONESIA (STUDI MoU ANTARA UD. ARIE SUKSES DENGAN APPH BANYUWANGI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-01-12)
Pralctek pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) merupakan sesuatu ha1
yang baru dan pada awalnya bahkan tidak dikenal dalam hukum perikatan di
Indonesia. Sebenarnya pralctek pembuatan MoU di Indonesia secara ...
PERLINDUNGAN RUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di PT BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2010-01-12)
Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganamya dan
meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum
jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan.
Di bidang ...