Search
Now showing items 31-40 of 353
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASCA KAK 2003 (KONVENSI PBB ANTI KORUPSI)
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)
Pentingnya penelitian dengan topik “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pasca KAK (Konvensi PBB Anti Korupsi) 2003” didasarkan pada asumsi teoritis bahwa pembalikan beban ...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DPRD KABUPATEN KLATEN (Studi Terhadap Pembentukan Perda No. 8 Th 2011 & Perda No. 9 Th 2011)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-11-01)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten no. 8 dan no. 9
tahun 2011, bentuk partisipasi, unsur-unsur partisipasi serta ...
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2013-12-28)
Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki
terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang
berlaku melanggar. Masalah yang dihadapi oleh korban perkosaan ...
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG IZIN TEMPAT USAHA DI KOTA KENDARI MENURUT PERDA No. 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-12)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Kota Kendari dari aspek pelakasanaan pelayanan publik di bidang izin usaha di Kota Kendari. Penulisan ini menggunakan pendekatan ...
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA FILE HOSTING TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN PENGGUNA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-01-25)
Layanan file hosting pada dasarnya adalah layanan penyimpanan dan
pengiriman data melalui internet. Namun oleh banyak pengguna layanan ini
digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Akibatnya banyak pemegang
hak ...
TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN YANG DI RESTRUKTURISASI
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-06-09)
Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari tugas
dan tanggung jawab tersebut, maka direksi mempunyai kedudukan dan peranan ...
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH SUMATRA BARAT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-02-02)
Perbankan merupakan salah satu faktor dalam pembangunan suatu
Negara, adanya dukungan dari sistem keuangan yang semangkin kompleks
dan maju. Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat
penting. Lembaga ...
ITIKAD BAIK PRA KONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT DENGAN CARDHOLDER UNTUK PENERBITAN KARTU KREDIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-04)
Kartu kredit merupakan salah satu fasilitas bank yang menjadi gaya hidup masyarakat masa kini dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi penggunaan uang. Bank merupakan salah satu penerbit kartu kredit yang paling banyak ...
TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN/GUARANTOR TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DIAJUKAN PAILIT
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-10)
Perjanjian kredit dapat berupa pinjaman kredit dari bank ataupun fasilitas
pinjaman dari kreditur. Namun bagi para kreditur khususnya bank, setiap
pemberian kredit atau pinjaman memiliki resiko. Karena jika mengalami ...
PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KREDIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2013-05-31)
Dalam nomor Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,
disebutkan bahwa dalam analisa kredit harus melakukan analisa mendalam
terhadap watak ...