Search
Now showing items 11-20 of 1833
KEDUDUKAN HUKUM INFORMED CONSENT DAN KONSEKUENSINYA DALAM TINDAKAN MEDIS ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER DI RSUP DR SARDJITO
(Universitas Islam Indonesia, 2007-09-29)
Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito adalah Rumah Sakit disamping
melakukan kegiatan utama pelayanan medik, juga melakukan kegiatan pendidikan dan
penelitian. Pelayanan medik yang dilakukan adalah tindakan medis diagnostik ...
TINJAUAN TERHADAP KLAUSUL EKSONERASI OLEH PENGELOLA PARKIR MALL DI PEKANBARU
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-11-08)
Parkir merupakan elemen transportasi yang sangat penting. Suatu kenyataan,
kendaraan tidak selalu bergerak. Pada suatu saat pasti akan berhenti. Artinya,
kendaraan yang berhenti dalam waktu sesaat itu dalam jangka waktu ...
KEMANDEGAN HAK INISIATIF DPRD KOTA PALANGKA RAYA (Analisis Dari Tahun 2004 - 2006)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-04-27)
Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRE
dalam membentuk Peraturan Daerah bcrsama Kepala Daerah, baik walikota
ataupun bupati. Usul Rancangall Peraturan Daerah bisa datang dari walikota,
bisa ...
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2007-05-19)
PRINSIP-PINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PELAKSANAANNYA DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-08)
Negarp Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasl dqlam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakairotonomi
daerah dan hql ...
IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT (2) UUD 1945 Dl KABUPATEN INDRAGIRI HlLlR (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-07)
Penelitian ini mengambil judul "Irnplementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Di
Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria dan Wanita)"
dengan menggunakan metode kualitatif.
Latar belaking masalah ...
PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLl DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRlBUSl DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Universitas Islam Indonesia, 2007-07-09)
Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan
pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah
daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi ...
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RlAU NOMOR 28 TAHUN 2005 'TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDRAGIRI HlLlR DENGAN INDRAGIRI HULU Dl KILOMETER 17 DESA SENCALANG
(Universitas Islam Indonesia, 2007-11-03)
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan otonomi daerah
berdasarkan prinsip kesatuan dari sebuah negara-bangsa yang mengharuskan
keterjaminan hubungan yang serasi antardaerah. Namun demikian, berbagai
persoalan ...
PENERAPAN MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PEMASOKAN BARANG ANTARA HYPERMARKET CARREFOUR DENGAN PEMASOK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007-05-07)
Persaingan tidak sehat dan atau usaha-usaha lain yang dilakukan oleh
pelaku usaha dalam rangka memenangkan persaingan secara tidak jujur
merupakan tindakan yang tidak terpuji. Salah satu contoh tindakan tersebut
terdapat ...