Search
Now showing items 31-40 of 101
Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) Pertanahan No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-05-07)
Penelitian tesis ini mengkaji tentang partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (PERDAIS) No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten di Yogyakarta. Perdais ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)
Penelitian ini berjudul TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012.PT.Smg.). Hal ini karena terjadinya ...
ANALISIS PENGATURAN HAK-HAK DPR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (Studi terhadap Hak Interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-19)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat setelah dilakukannya amandemen UUD 1945; serta ...
POLITIK HUKUM PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif mengenai politik hukum pengaturan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. ...
PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRAKTIK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.YK)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-11)
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Praktik Lembaga Keuangan Syariah” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0639/Pdt.G/2014/PA.Yk). ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMANFAATAN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)
Kerjasama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi (operator telekomunikasi) dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini internet service provider (ISP) merupakan keniscayaan yang telah diatur dan dijamin ...
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-06)
Penelitian disini berjudul Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan. Praktiknya banyak kesalahpemahaman penyelidik dan penyidik melakukan hokum pembuktian, sehingga timbul ...
KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PADA TAHAP PENUNTUTAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-23)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut Umum mengenai pemenuhan hak-hak korban pada tahap penuntutan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimana pelaksanaan kewajiban Jaksa Penuntut ...
IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENCALONAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS PADA PILKADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)
Pada tahun 2010, Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pesta demokrasi tersebut mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan ...
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI AKIBAT DOKUMEN PALSU YANG DIBAWA OLEH PENGHADAP DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTANYA (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)
Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. ...