Search
Now showing items 11-20 of 101
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 9 TAHUN 2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ...
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ...
TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS DALAM MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI DATA PENGGUNA JASA DALAM PERMENKUMHAM NOMER 9 TAHUN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ...
KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Kasus Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh WNI Keturunan Dan Badan Hukum Di Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian pinjam nama dan akibat hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNI keturunan dan Badan Hukum (di luar yang ditetapkan Pemerintah) di Yogyakarta. Fokus ...
HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-26)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana ...
ANALISIS PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-11)
Pemilihan kepala daerah secara langsung telah mewarnai dinamika demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Pemilihan secara langsung melahirkan sebuah legalitas terhadap dinasti politik. Seorang kepala daerah dan keluarganya ...
Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)
Tesis ini membahas mengenai apakah pembeli mendapat kepastian hukum atas rumah susun yang luas unitnya lebih kecil, yang tidak sesuai daripada yang dimuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bagaimana ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-05-25)
ABSTRAK
Pengaturan terhadap pemilihan kepala daerah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetukan bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala ...
IMPLIKASI PERJANJIAN KERJASAMA TERHADAP PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-30)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan hukum yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama yang objek jaminannya telah dipasang Hak Tanggungan. Fokus masalah yang dijadikan pembahasan yaitu ...
PERANAN SAKSI INSTRUMENTER DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KERAHASIAAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-15)
Saksi Akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), maka dari itulah disebut Saksi Instrumentair (Instrumentaire Getuigen).Setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan ...