Search
Now showing items 11-20 of 1058
Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Alat Bukti Tertulis yang Sempurna
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-07)
Penelitian ini berjudul “Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sempurna”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berangkat dari ketentuan Pasal 1868 ...
Kebijakan Legislatif dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana di Bidang Perikanan
(Universitas Islam Indonesia, 2017-11-18)
Penelitian ini mengkaji kebijakan legislatif tindak pidana di bidang perikanan dan penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan ...
POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)
Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan ...
Tinjauan Yuridis Peranan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Angkasa Pura II Melawan Bank Syariah Mandiri)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-10-06)
BASYARNAS merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Akan tetapi dengan adanya kewenangan baru peradilan agarna yang tercantum dalam undang-undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama timbul ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)
Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-07)
Akta Notaris dalam praktik di temukan sering kali di permasalahkan oleh para pihak maka Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr. ...
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)
Agenda dalam pembangunan hukum di era kekinian ini, kiranya dapat ditujukan dalam aspek pembaharuan hukum pidana Nasional kedepan. Kajian historis-politis bagaimana hukum pidana muncul di Indonesia yang tidak terlepas dari ...
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-07)
Perlindungan dalam konstitusi Indonesia telah di masukkan sebagai bagian dari Hak asasi manusia yang tertulis dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan ...
PUTUSAN MKDKI SEBAGAI BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DOKTER YANG DILAPORKAN DALAM SENGKETA MEDIK
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)
Dokter merupakan profesi yang memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, untuk
menjalankan profesi ini dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan.
Jenjang pendidikan kedokteran hingga sampai pada kebolehan untuk ...
IMUNITAS ASET NEGARA DALAM PERJANJIAN ANTARA BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DENGAN PIHAK ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-27)
Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki imunitas, yaitu imunitas yurisdiksional dan imunitas eksekusi. BUMN merupakan perusahaan milik negara, ketika melakukan hubungan bisnis dengan pihak asing maka ...