Search
Now showing items 171-180 of 191
Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
pidana narkotika dalam menetapkan justice collaborator. Dalam proses
penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi
kewenangan melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana,
termasuk ...
Viktimisasi Struktural terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Tesis ini bertujuan untuk membuktikan secara teoritis dan empiris, mengenai kejahatan struktural negar dan korporasi dengan menggunakan politik perampasan ruang hidup yang berdampak terhadap pemiskinan struktural dan teror ...
Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum,
format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan di
dalamnya, namun dalam RUU Jabatan Hakim ada beberapa ketentuan ...
Implikasi Lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Hukum Pakualaman Ground Di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari
Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak
lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah bahwa ...
Pembuatan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah, secara yuridis haruslah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun ada kalanya untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT pembeli dan penjual belum ...
Implementasi Dasar Besaran Pajak Penghasilan (Pph) Yang Berkaitan Dengan Akta Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Dibuat di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis
tentang besaran Pajak Pengahsilan (PPh) terhadap pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kabupaten Sleman.
Jenis ...
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ...
Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah terhadap Transaksi Berbasis Zona Harga di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Problematika Hukum Pengaturan Desa Dalam Konstitusi (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 )
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan
pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sudah didengungkan setidaknya
oleh Mohammad Yamin dan Soepomo sebagai founding fathers tatkala
perdebatan ...
Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Tinjuan Hukum Islam (Analisis Terhadap Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya multi akad dalam Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah dalam tinjaun hukum Islam. ...